Ini Dia 6 Kebijakan Baru dari Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan paket kebijakan Februari 2011, paket kebijakan ini berisi kebijakan baru maupun perpanjangan dari kebijakan lama.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan ada  enam paket kebijakan di Februari. Peraturan ini sendiri dibentuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan akan mulai berlaku pada awal Maret.

“Jadi ada enam kebijakan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di akhir Februari ini, dan akan diberlakukan pada Maret,” papar Agus, di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (28/2/2011).

Enam kebijakan tersebut, pertama, peningkatan batasan nilai penyerahan rumah sederhana dibebaskan dari pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai). Aturan ini diatur dalam PMK NO.31/PMK.03.2011.

Kedua, perlakuan PPN atas jasa maklon itu PMK No.30/PMK.03/2011. Dalam rangka memberikan perlakuan yang setara antara kegiatan usaha jasa maklon dengan manufaktur pada umumnya, terutama yang ditujukan untuk pasar ekspor serta untuk menjaga daya saing kegiatan usaha ekspor jasa maklon Indonesia.

Ketiga dibagi dua yaitu, pertama, fasilitas PPN DTP (PPN ditanggung pemerintah), pemerintah menetapkan program Minyakita yang higienis dengan harga terjangkau. Untuk itu diterbitkan PPN DTP untuk jaga stabilitasi harga minyak goreng. Ini ditetapkan dengan PMK 26/PMK.011/2011

“Sedangkan yang kedua, untuk minyak goreng curah. Pemerintah memutuskan subsidi pajak PPN DTP terhadap migor curah di 2011. Ini diatur dalam PMK 29/PMK.011/2011 Kebijakan keempat, penyederhanaan proses pemberian pembebasan bea masuk dan cukai,” tandasnya.

Untuk mempercepat pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan cukai, Menkeu memberi kewenangan ke Dirjen Bea Cukai untuk impor barang kiriman guna kepentingan umum, amal, sosial, dan kebudayaan yang ditetapkan dengan 28.PMK.011/2011. Lalu atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemda yang ditujukan untuk kepentingan umum, yang diatur dalam PMK 27/PMK.011.

Kelima, tata laksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya yang diatur dalam PMK No.15/PMK.011/2011. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam memberikan fasilitas di bidang fiskal dan untuk mendukung ekspor nonmigas.

Pada kebijakan ini Agus menekankan perlunya penyesuaian terhadap ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak yang selama ini dinilai masih belum cukup adil.

“Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak dalam rangka penghitungan PPN dan PPnBM (pajak penjualan barang mewah) sebagai berikut, terhadap penjualan ke DPIL (daerah pabean Indonesia lainnya) atas hasil produksi samping, sisa produksi, hasil produksi yang rusak, dan bahan baku rusak yang diimpor. Semula atas dasar nilai impor menjadi atas dasar nilai penyerahan,” papar Agus.

Kebijakan terakhir adalah implementasi pemberian kemudahan dalam pembayaran pagu raskin kepada Bulog untuk dukung penyaluran beras ke rakyat miskin di 2011 yang diatur dalam PMK 125/ PMK.02/2010.

okezone.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: