Ke Luar Negeri Bebas Fiskal

Bagi yang akan atau sering bepergian ke luar negeri, mulai tahun ini berlaku dua aturan. Pertama, tak perlu lagi membayar fiskal meski tak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kedua, pemeriksaan barang apa saja yang dibeli di luar negeri akan diperketat.

Sebelumnya pada 2009, pemerintah pun merilis program sunset policy karena kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah. Hanya sedikit warga yang memiliki NPWP.  Pemerintah pun membebaskan biaya fiskal ke luar negeri yang besarnya Rp1 juta per orang dengan syarat mempunyai NPWP. Jika ke luar negeri, masyarakat cukup menunjukkan NPWP dan langsung bebas fiskal.

Nah, sebagai disinsentif bagi yang tidak punya NPWP, pemerintah menaikkan tarif fiskal menjadi Rp2,5 juta untuk masyarakat yang ke luar negeri dengan pesawat dan Rp 1 juta untuk masyarakat yang ke luar negeri dengan kapal laut.

Dengan kebijakan itu, masyarakat pun, baik yang sering pergi ke luar negeri atau hanya sesekali ke luar negeri, berbondong-bondong mengurus NPWP. Kebijakan tersebut terbukti efektif. Jika pada akhir 2008 jumlah wajib pajak (WP) di Indonesia hanya 10,6 juta orang, akhir 2010 jumlahnya melonjak hingga 18,9 juta orang. Artinya, selama dua tahun (2009 dan 2010), terdapat penambahan 8,3 juta WP.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menyatakan, pemerintah cukup puas atas keberhasilan kebijakan bebas fiskal tersebut. “Namun, sejak awal, kebijakan itu hanya berlaku dua tahun, 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010,” ujarnya.

Nah, mulai 1 Januari 2011, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan baru. Yakni, membebaskan biaya fiskal.

Lalu, apakah pemerintah tidak merasa rugi karena potensi pendapatan dari pembayaran fiskal bakal hilang? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsjah mengatakan memang ada potential loss atau potensi penerimaan yang hilang.

Dia menyebutkan, tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan fiskal hingga Rp39,57 miliar. Namun, sampai akhir Oktober lalu, realisasi penerimaan fiskal baru Rp8,78 miliar. “Kira-kira ya sebesar itulah potential loss jika mulai Januari ini fiskal dibebaskan,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini pos penerimaan fiskal memang bukan andalan untuk menghimpun pajak karena memang potensinya kecil. “Karena itu, potential loss tersebut akan bisa kami tutup dengan program intensifikasi (optimalisasi WP yang sudah ada) dan ekstensifikasi (menambah WP baru),” katanya.

Tapi, apakah tidak ada kekhawatiran kebijakan bebas fiskal tersebut akan membuat masyarakat malas memiliki NPWP? Iqbal menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan antisipasinya. Menurut dia, masyarakat tetap akan termotivasi untuk memiliki NPWP. Sebab, jika tidak memiliki NPWP, mereka akan dikenai pajak penghasilan (PPh) yang jauh lebih tinggi. “Jadi, kalau tidak punya NPWP, Anda akan dikenai PPh 20 persen lebih tinggi dari tarif normal,” tegasnya.

Sebagai gambaran, berdasar Undang-Undang PPh, tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan pendapatan hingga Rp 50 juta setahun adalah 5 persen, WP OP dengan pendapatan lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 250 juta (15 persen), WP OP dengan pendapatan lebih dari Rp 250 juta hingga Rp 500 juta (25 persen), dan WP OP dengan pendapatan lebih dari Rp 500 juta (30 persen).

Dengan demikian, misalnya, seseorang yang berpenghasilan hingga Rp50 juta namun tidak memiliki NPWP akan dikenai PPh hingga 25 persen (5 + 20 persen). Sementara itu, seseorang dengan pendapatan lebih dari Rp50 juta – Rp250 juta yang tidak memiliki NPWP bakal dikenai PPh hingga 35 persen (15 + 20 persen).

Karena itu, Iqbal menghimbau, meski bebas fiskal sudah diberlakukan, masyarakat tetap harus memiliki NPWP.

Objek Wisata Nasional Berbenah

Meski tidak besar, kebijakan pembebasan fiskal saat ke luar negeri berdampak pada dunia pariwisata tanah air. Hal itu disampaikan Direktur Promosi dan Publikasi Ditjen Pemasaran Kemenbudpar (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) Esthy Reko Astuty.

Esthy mengatakan, kebijakan penghapusan fiskal membuat Kemenbudpar bekerja ekstracerdas. Sebab, menurut pertimbangan dia, penghapusan fiskal tersebut akan memancing orang-orang untuk berekreasi atau berlibur ke luar negeri. Misalnya, ke kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Di negara-negara itu, ada tempat pariwisata yang kompetitif,” papar Esthy.

Nah, mengantisipasi kekhawatiran tersebut, Ditjen Pemasaran akan mengadakan rapat kerja untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di tanah air. Baik itu dari aspek destinasi maupun promosi. Even pameran kebudayaan bakal dilaksanakan menyebar ke penjuru dunia. “Semua harus berkesinambungan,” katanya.

Esthy menambahkan, Kemenbudpar tetap berupaya mempertahankan tren positif perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus). Meski orang bebas melancong ke luar negeri tanpa dikenai pajak, destinasi-destinasi pariwisata tanah air harus terlihat mengkilap dan bisa menarik wisatawan lokal. Esthy memaparkan, Kemenbudpar mencatat, pada 2010 jumlah perjalanan wisnus mencapai 234 juta. Capaian itu meningkat 3,05 persen daripada perjalanan wisnus 2009 yang tercatat 229 juta. Proyeksi perjalanan wisnus tahun ini adalah 237 juta.

Kemenbudpar mencatat, selama 2010, pengeluaran wisnus menyentuh angka Rp138 triliun. Sebelumnya pada 2009, pengeluaran wisnus mencapai Rp 137,9 triliun. “Tren meningkat ini harus dipertahankan,” katanya.

Batam Bebenah

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Guntur Sakti mengatakan, dengan pembebasan fiskal ke luar negeri, maka Batam harus berbenah.

Pertama, meningkatkan infrastruktur kota sehingga Batam memiliki cita rasa tersendiri yang menarik dikunjungi.
“Kita beruntung punya pelabuhan yang bagus, karena 99 persen wisman ke Batam melalui pelabuhan laut dan 60 persen melalui Singapura,” katanya.

Kedua, penataan dan pembangunan objek-objek wisata sehingga wusatawan memiliki pilihan yang lebih banyak. Dengan begitu, masa tinggal mereka akan semakin lama. Ketiga, memperbanyak dan meningkatkan kualitas kegiatan bertaraf internasional. “Tahun 2011 ini kita lebih banyak melibatkan swasta, pemerintah hanya akan memberikan insentif,” katanya.

Guntur menyebutkan, total kunjungan wisatawan asing pada 2010 ke Batam mencapai 1.008.675 orang. Rata-rata pengeluaran mereka per hari 107,71 dolar AS dengan lama tinggal 3,45 hari. “Devisa dari wisman yang datang ke Batam tahun 2010 ini diperkirakan mencapai 374,82 juta dolar AS. Naik 39,62 persen dari 209 yang devisanya hanya 268,17 dolar AS,” sebut Guntur.

Meskipun secara persentase kenaikan jumlah kunjungan wisman 2010 hanya 6 persen, kata Guntur, namun  dari sisi kualitas, menghasilkan devisa yang cukup besar karena adanya kanaikan rata-rata pengeluaran dan masa tinggal wisman. (jpnn/nur)

Sumber : batampos.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: