Hambatan Peraturan Dalam Implementasi FTZ

Batampos.co.id

By Editor, 15 November 2010

Hambatan  utama dalam pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,  adalah  peraturan yang sengaja dirumuskan mengebiri dan menghambat gerak institusi Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan, dan bahkan peraturan yang seharusnya diterbitkan namun tidak kunjung diterbitkan.

Bahkan semua ketentuan dan peraturan yang di terbitkan sejak diterapkanya  kawasan justru membelokkan arah dan tujuan penetapan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan bersifat ego sektoral dan instansional. Inilah salah satu penyakit birokrasi yang seharusnya sudah direformasi, ”kalau masih bisa dipersulit, kenapa musti dipermudah”.

Salah satu hambatan itu justru timbul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No: 2 tahun  2009 tentang  Pemberlakuan Kepabeanan di Kawasan.  Hambatan berikutnya sampai sekarang turunan berbagai peraturan yang menjadi pelaksanaan dari PP 2/2009 tersebut justru tidak mendukung substansi dari tujuan ditetapkannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dimaksudkan.

Karena pola pikirnya selalu menerapkan pola birokrasi kepabeanan, padahal semua literatur dengan tegas menerangkan bahwa di kawasan seharusnya tidak boleh ada “instrumen” kepabeanan yang diterapkan.

Namun anehnya tim-tim yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, justru selalu menunjuk pejabat-pejabat dari Dirjen Bea dan Cukai yang memimpin dan atau merumuskan revisi PP NO.02/2009 yang dimaksud. Padahal yang dibutuhkan sebetulnya harus menghindari pola pikir birokrat BC yang selama ini sudah terlalu lama terbentuk dalam formalitas yang terbukti tidak probisnis dan cendrung hanya mencurigai dan mempersulit.

Padahal pelakunya justru di dalam tubuh mereka sendiri. Ini yang sulit memberitahukan dan meyakinkan pemerintah pusat agar menyerahkan pembuatan  konsep draf peraturan pendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan FTZ diserahkan kepada mereka yang melaksanakan di kawasan.

Namun yang terjadi yang didatang kan dari  pusat  selalu merasa dirinya yang paling tahu dan paling nasionalis, dan paling perduli dengan keutuhan NKRI. Sehingga pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh pelaku di tingkat lokal dicurigai sebagai  pihak yang paling tidak tahu hukum, dan bermaksud jahat, mau menyeleweng/menyeludup, dan bersekongkong hendak merugikan pemasukan kepada negara.

Kecurigaan-kecurigaan itu tampak jelas dalam kalimat-kalimat yang dilontarkan saat pembahasan-pembahasan dalam rapat yang diadakan untuk membahas penyusunan revisi PP No.02/2009 tersebut. Keadaan itu memilikan dan sekaligus menjadi penghambat keleluasaan dalam melontarkan pendapat dalam rapat-rapat yang diadakan, karena para pencetus gagasan dari Batam selalu dicurigai negatif,  ingin sebebas mungkin, inikan masih NKRI.

Sehingga hukum Indonesa masih berlakut. Kata-kata seperti itu dari mulut para pejabat yang datang dari Jakarta, langsung saja membuat para birokrat lokal menjadi ciut dan lebih memilih diam dan menyetujui saja yang dikatakan oleh tim yang sengaja didatangkan oleh Menko dari pusat. Itulah mental birokrasi yang tidak dapat lepas dan membutukan pikiran kritis, seolah mereka yang dari pusatlah yang paling  pintar, paling tahu, paling nasionalis, dan lain sebagainya.

Padahal tanpa mereka sadari, justru mereka sangat berpikir sektoral dan instasional, alias memikirkan apa yang harus dan akan dikerjakan oleh instansinya saja. Dan ini jelas jauh dari konten pemikiran pengelolan kemudahan kegiatan di kawasan yang akan diurusi. Yang paling konkret, pikiran tim yang terdiri dari para pejabat senior Bea dan Cukai itu, bahwa kawasan itu sama dengan daerah  Pabean. Barang yang masuk  kekawasan yang berasal dari luar pabean tetap saja diperlakukan sebagai impor, hanya dibebaskan Bea dan lain sebagainya.

Oleh karena itu  mereka selalu berkutat pada pasal 11 ayat 4  , yang menyebutkan bahwa, “pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan, melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean, diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai”.

Disinilah perlunya BP Kawasan mengadakan peraturan lalulintas barang di pelabuhan, karena pengertian pengawasan menurut Bea dan Cukai harusnya tidak boleh menghalangi dan atau mengurangi kewenangan BP Kawasan. Namun sayangnya BP Kawasan belum mengadakan peraturan lalulintas barang yang dimaksud, lagi pula dasar menimbang dari UU 36/2000 tersebut tidak ada satu pasal pun mengacu kepada UU Kepabeanan, dan tidak ada menyebut  UU Kepabeanan.

Sehingga PP No.2/2009 tersebut seharusnya adalah hanya mengatur lalulintas barang dari dan ke daerah Pabean ke Kawasan, bukan dari mengatur lalulintas barang dari luar pabean, dan sebaliknya. Maka sampai kapan pun jika pengaturannya mengikuti pola pikir kepabeanan seperti itu, maka selama itu pula kegiatan di kawasan tidak akan berjalan sesuai dengan konsep perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Padahal di dalam UU No.36/2000 pada pasal 8 sudah tegas diatur bahwa “yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan  kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan adalah Dewan Kawasan”.

Sedangkan Badan Pengusahaan Kawasan berwenang untuk membuat ketentuan, begitu juga pada pasal 15 UU No.36/2000 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan dengan persetujuan Dewan Kawasan dapat mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu-lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya.

Namun entah dimana kendalanya Badan Pengusahaan Kawasan masih gamang mengadakan peraturan-peraturan yang dimaksudkan, padahal sudah jelas wewenangnya, entah karena ”safety player”, atau tidak tahu, atau sedang menunggu anggaran. Faktanya Badan Pengusahaan Kawasan selalu menunggu peraturan dari (Menteri atau dari Pusat) padahal UU sudah memberi kewenangan kepadanya untuk mengadakan peraturan.

Inilah yang menghambat jalannya implementasi kegiatan di Kawasan, sampai kapan ini ber-poco-poco ria, sepertinya banyak pihak menikmati kesumrautan yang sedang berlangsung ini. Bahkan ada kecendrungan malahan memelihara dan mengelola kesimpang siuran dan hambatan pelaksanaan yang sedang terjadi. Kalau anggaran yang tidak turun ini perlu taranparansi di era  sekarang yang seharusnya tidak perlu ditutup-tutupi lagi, untuk dicarikan solusi.

Harus diakui pula disini bahwa yang diperlukan peraturan pemerintah pendukung Dewan Kawasan mengadakan peraturan dan cara dan mekanisme dewan kawasan bekerja, agar tidak seperti sekarang tidak ada mekanisme kerja dewan kawasan bekerja. Semoga pemikiran ini dapat menjadi bahan untuk memikirkan langkah-langkah dalam menyelesaikan tahap demi tahap, kendala dan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun. ***

Ampuan Situmeang
Praktisi Hukum, Berdomisili di Batam

Satu Tanggapan

  1. Hambatan peraturan yang sangat mendasar adalah tentang pelimpahan wewenang kepada Badan Pengusahaan dalam mengeluarkan perizinan (pasal 10 Perpu No. 1 tahun 2000 yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir berdasarkan UU No. 44 tahun 2007), sementara dalam penjelasannya dinyatakan “CUKUP JELAS”, padahal pelimpahan wewenang ini sangat bias dan timbul pertanyaan : instansi mana yang melimpahkan wewenang, berapa lama prosesnya, apa syaratnya, apakah wajib dilimpahkan atau bisa ditolak. Pasal ini kontradiksi dengan kewenangan BP untuk mengelola, mengembangkan dan membangun Kawasan, oleh karena itu sebaiknya syarat pelimpahan wewenang ini ditiadakan agar implementasi FTZ dapat segera terwujud dan sikap aparat BC harus selaras dengan semangat FTZ jangan mempersulit pengusaha sepanjang pemasukan barang dilakukan melalui pelabuhan yang ditunjuk, ada pemberitahuan pabean, ada iZin dari BP. Mari berjuang terus pak agar FTZ BBK dapat segera di implementasikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: