Wewenang BPHTB Pindah, Daerah Tak Asal Mengerek NJOP

Harian Kontan, 25 Oktober 2010

JAKARTA. Mulai 1 Januari 2011 nanti, pemerintah pusat resmi menyerahkan hak pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atawa BPHTB kepada daerah. Tapi, pemerintah pusat meminta pemerintah kabupaten dan kota tak asal mengerek Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Maklum, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, pemerintah daerah selalu memanfaatkan semua celah untuk mendongkrak pendapatan asli daerahnya. “Mentang-mentang BPHTB sudah menjadi hak daerah, kemudian NJOP dinaikkan,”kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, akhir pekan lalu.
Jika pemerintah kabupaten dan kota main menaikkan NJOP, maka langkah tersebut itu bisa menganggu arus investasi ke daerahnya. Karena itu,”Saya akan membuat surat untuk mengingatkan supaya jangan mudah sekali meningkatkan NJOP karena ingin mendapatkan pemasukan besar,”kata bekas Gubernur Sumatra Barat ini.
Sekedar menyegarkan ingatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah menitahkan, mulai 1 Januari 2011, BPHTB menjadi pungutan pajak kabupaten dan kota.
Pasal 87 ayat 1 beleid tersebut menyebutkan, dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Namun, ayat 3 pasal yang sama menyatakan, apabila nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan tersebut, maka dasar pengenaannya memakai NJOP PBB.
Cuma, sampai saat ini, masih banyak kabupaten dan kota yang belum membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur BPHTB. Pasalnya, hingga kini pemerintah pusat masih mengkaji perlu atau tidak membuat lembaga khusus untuk mengelola BPHTB atau memberdayakan lembaga yang sudah ada, seperti dinas pendapatan daerah.
Itu sebabnya, Gamawan berjanji akan segera menyelesaiakan masalah lembaga pengelola BPHT tersebut dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Harus selesai tahun ini karena undang-undang dan peraturan menterinya sudah selesai,”ungkap Gamawan.
Menimbulkan masalah
Harry Azhar Azis, Wakil Komisi Keuangan (XI) DPR, mengatakan, berdasarkan pemantauan dewan, memang masih banyak daerah yang belum menyiapkan payung hukum BPHTB berupa menerbitkan Perda. “Kalau daerah tidak siap, ini akan menjadi keuntungan bagi masyarakat dan pengusaha karena tidak perlu membayar BHPTB dalam proses transaksinya. Dan sisi lainnya, juga bisa menimbulkan masalah,”ucapnya kepada KONTAN.
Masalah yang bisa timbul itu, adalah bila Perda BPHTB yang diterbitkan oleh satu daerah menyebutkan, aturan tersebut berlaku surut. Jadi, pungutan BPHTB berlaku mulai 1 Januari 2011, padahal Perda itu baru terbit pertengahan 2011, misalnya. “Masyarakat bisa melakukan gugatan bahkan bisa ke Mahkamah Konstitusi karena daerah dinilai tidak melaksanakan UU,”kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsjah bilang, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan sosialisasi agar pemerintah daerah mempercepat kelahiran Perda BPHTB.
Pengamat Perpajakan UI Darussalam berharap, di tahun-tahun awal, pemerintah daerah harus menahan diri agar tidak seenaknya menaikkan NJOP. “Jangan sampai terlalu membebankan para wajib pajak,”ujarnya. Darussalam menambahkan, ini juga merupakan momentum yang baik bagi pemerintah daerah untuk mengembalikan kepercayaan para investor.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: