Delapan Pembelian Bebas PPh Pasal 22

Harian Kontan, 7 Oktober 2010

JAKARTA. Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap barang yang masuk delapan pembelian. Selama ini, pemerintah mematok tarif PPh Pasal 22 berkisar antara 0,3% hingga 7,5% terhadap pembelian barang itu.
Ketentuan pembebasan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yang terbit kemarin (6/10), Beleid ini sekaligus merupakan petunjuk pelaksana atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Beberapa jenis barang yang tidak terkena PPh 22, antara lain pembelian emas batangan untuk perhiasan tujuan ekspor.
M. Iqbal Alamsjah, Direktur Penyuluhan,Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tersebut untuk memudahkan wajib pajak. “Baik dalam menghitung pajak dan melaporkan PPh 22,”ucapnya, Rabu (6/10).
Pengamat Perpajakan UI Darussalam menyambut baik pembebasan PPh Pasal 22 itu. “Justru sebaiknya ruang lingkup usaha yang kena PPh Pasal 22 tersebut makin dipersempit,”katanya.
Ia beralasan, objek pajak PPh Pasal 22 adalah kegiatan pembelian, sehingga, pungutan pajak ini menyimpang dari konsep pajak. “Masak baru membeli sudah kena pajak,”kata Darussalam.
Seharusnya, penerapan PPh 22 lebih tepat pada kegiatan pembelian barang pemerintah. jadi, pungutan itu tidak memberatkan industri.
Barang-Barang Yang Terbebas Pajak :
  1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain: barang impor perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, vaksin Polio untuk program Pekan Imunisasi Nasional, serta buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku.
  3. Impor sementara untuk diekspor kembali.
  4. Barang Impor kembali: barang yang sudah diekspor tapi diimpor kembali untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian.
  5. Pembayaran oleh pemungut pajak dengan jumlah paling banyak Rp 2 juta dengan pembayaran bukan pecah-pecah: pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
  6. pembayaran untuk pembelian gabah dan beras oleh Bulog.
  7. emas batangan untuk perhiasan tujuan ekspor.
  8. pembayaran untuk pembelian barang dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: