Tiga Gurita Melilit FTZ

Jumat, 27 Agustus 2010 09:06

BATAM (BP) – Free Trade Zone (FTZ) tidak akan pernah menguntungkan masyarakat Kepri selama tiga masalah yang sudah menggurita tidak dibereskan. Ketiganya adalah persoalan infrastruktur, kelembagaan, dan tarik menarik kewenangan. Pengamat dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DR Syarif Hidayat mengemukakan hal itu dalam perbincangannya dengan Batam Pos, kemarin.  “Ketiganya merupakan hasil temuan lapangan,” kata Syarif yang pernah studi ke China khusus mempelajari FTZ.

Pertama, untuk persoalan infrastruktur, Syarif menyarankan supaya dievalusi secara menyeluruh, mulai dari listrik, air, telepon, jalan, pelabuhan laut, dan bandara. Tanpa pembenahan, investor baru akan berpikir dua atau tiga kali menanamkan modalnya. Tidak hanya soal ketersediaan, tapi harganya harus bersaing dengan daerah tujuan investasi lainnya.

Persoalan kedua adalah kelembagaan. Menurut penulis buku Quovadis Kawasan Ekonomi Khusus ini, Batam akan menjadi isu sentral dalam hal ini. Kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menjadi model bagi Bintan dan Karimun. Tapi ia tidak setuju jika kelembagaan BP Batam terlalu gemuk untuk mengurus FTZ.   “Kelembagaan BP Batam harus ramping. Mestinya perampingan dilakukan saat transisi atau peralihan aset dari Otorita Batam ke BP Batam,” sarannya.

Namun perampingan dinilainya belum terlambat. Masih bisa dilakukan, asalkan ada niat dari departemen asal, pemprov, pemko, serta pemkab yang ada di kepri untuk memberdayakan kelebihan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BP Batam. Sedangkan kelembagaan Dewan Kawasan FTZ, sudah saatnya direstrukturisasi. Gubernur dan Wakil Gubernur, Sani-Soerya bisa mengakomodir kalangan swasta. Timnya betul-betul harus kuat, termasuk untuk melakukan lobi-lobi di pusat.  “Lobi-lobi di pusat inilah yang menjadi salah satu tantangan terberat bagi DK FTZ maupun tim Sani-Soerya,” terangnya.

Syarif sekadar mengingatkan bahwa keberhasilan merevisi beberapa peraturan FTZ, tidak terlepas dari kekuatan lobi dan jaringan yang dimiliki Ismeth Abdullah. Nah, kekuatan lobi Sani-Soerya juga diharapkan bisa menuntaskan persoalan ketiga, yaitu tarik menarik kewenangan antara departemen keuangan, departemen perdagangan, badan pengusahaan kawasan, pemko, dan pemkab.  “Sani-Soerya sah-sah saja membentuk tim ekonomi, asalkan personelnya punya kompetensi. Tapi yang tak kalah pentingnya tim yang dibentuk punya kekuatan lobi tadi,’’ ucapnya.

Demi kemaksimalan penerapan FTZ, dosen tetap Universitas Indonesia ini menyarankan kepada Sani-Soerya supaya tidak hanya menggunakan kekuasaan, perangkat peraturan, dan perundangan. Jika mengandalkan kekuasaan, pusat biasanya juga akan menggunakan kekuasaannya, sehingga terjadi benturan dan pemborosan energi. (arh)

Sumber : Batampos.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: