Aturan Baru, Saatnya Konsultan Pajak Panen

Di tengah kondisi bisnis yang semakin sulit dan banyaknya aturan baru, para konsultan pajak menuai berkah.

TAHUN ini adalah masa panen insentif bagi pembayar pajak. Ini terutama setelah undang-undang pajak penghasilan (PPh) rampung dibahas dan diketuk parlemen. Sejumlah fasilitas yang cukup lama disuarakan kalangan dunia usaha, sebagian besar dipenuhi melalui aturan itu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memperkenalkan sunset policy, atau penghapusan sanksi pajak, khusus untuk tahun ini. Terlepas dari efektif tidaknya, program itu menjadi hadiah tambahan bagi pembayar pajak, terutama di tengah kondisi krisis saat ini.

Konsultan pajak pun mendapatkan limpahan berkah dari situasi tersebut. Banyaknya aturan baru dan kondisi bisnis yang semakin sulit, membuat wajib pajak (WP), terutama perusahaan, semakin banyak menggunakan jasa mereka. “Dalam situasi perusahaan mengalami kesulitan, jasa konsultasi memang semakin dibutuhkan,” kata Sugianto, managing partner MUC Consulting Group, salah satu konsultan pajak di Jakarta.

Sugianto mengatakan, dalam situasi krisis seperti saat ini, perusahaan tidak akan mengambil risiko terkena masalah pajak. “Dia harus fokus ke bisnis, sehingga mereka meminta jasa konsultan. Jadi, ini semua sudah menjadi kebutuhan perusahaan,” kata Sugianto.

Menurut dia, jasa konsultasi pajak terus berkembang dan semakin diminati WP. Tahun ini saja, secara kumulatif, jasa konsultasinya melayani lebih dari 150 perusahaan, dengan sekitar 500 penugasan. “Dari tahun ke tahun, trennya memang meningkat,” kata Sugianto.

Maraknya pengguna jasa konsultan pajak juga disebabkan banyaknya aturan baru yang terbit tahun ini. Ini setelah amandemen UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) rampung akhir tahun lalu. UU tersebut mengatur hak dan kewajiban WP dan hubungannya dengan fiskus (aparat pajak). Pengaturan umum tentang jasa konsultasi pajak juga tertuang dalam undang-undang yang rancangannya digodok sejak era mantan Presiden Megawati itu.

Tahun ini juga telah disahkan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang memangkas banyak tarif pajak. “Peningkatan ini juga karena banyak peraturan yang harus update. Apalagi, semakin lama masalah perpajakan makin banyak dan spesifik. Mereka tentu ingin tahu lebih jauh,” kata Sugianto.

Berapa fee yang diterima konsultan? Jasa konsultasi pajak cukup beragam. Mulai hanya sekadar konsultasi, membuat SPT (surat pemberitahuan tahunan), asistensi dalam pengajuan keberatan, hingga mendampingi di sidang pengadilan pajak. “Jadi, bergantung kompleksitas jasa yang digunakan,” kata Sugianto.

Namun, sebagai gambaran, menurut pengakuan Sugianto, tarif jasa konsultasi bisa mencapai Rp 400 ribu per jam untuk seorang konsultan senior. Jika sekelas manager consultant, banderolnya antara Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta per jam. Untuk pembuatan SPT, tarifnya beragam antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta per SPT.

” Fee untuk mendampingi pengurusan keberatan dan banding di pengadilan pajak sangat beragam. Bergantung pada banyaknya sengketa dan kompleksitas sengketanya. Lebih pas menentukan fee-nya apabila jelas permasalahnya,” kata Sugianto.

Tak semua memasang tarif mahal. Jika hanya konsultasi langsung, via telepon atau email, ada pula yang menawarkan gratis. Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHP) contohnya. “Kami ini spesialis perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, akan pailit, tapi punya masalah pajak,” kata Tb Eddy Mangkuprawira, ketua LBHPI.

Selain jasa konsultasi pajak, LBHPI ikut menyosialisasikan peraturan-peraturan baru dari Ditjen Pajak. “Sosialisasi itu tugas pemerintah. Tapi, konsultan pajak juga memiliki kewajiban untuk itu,” kata Eddy yang juga mantan Kakanwil Pajak Sumatera bagian Tengah itu.

Eddy mengatakan, semua perusahaan besar selalu punya divisi khusus yang menangani masalah pajak. “Tapi, tetap saja dalam menghadapi kasus-kasus pajak, itu membutuhkan konsultan,” kata mantan hakim pengadilan pajak itu.

Jasa, konsultasi pajak, tambah dia, akan kian dibutuhkan masyarakat. Bahkan, menurut dia, jika Ditjen Pajak melaksanakan penegakan hukum secara tegas, jasa konsultan pajak akan semakin laris. “Kalau law enforcement dilakukan tanpa pandang bulu, saya yakin WP akan banyak menggunakan jasa konsultan,” kata Eddy.

Eddy mengatakan, konsultan pajak memiliki segmen-segmen tersendiri. Untuk perusahaan multinasional dan besar, biasanya menggunakan konsultan asing dan kelas atas seperti Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), dan Deloitte. Selain menyelenggarakan jasa konsultasi pajak, mereka lebih dikenal juga sebagai kantor akuntan publik (KAP) terkemuka. “Ada pula yang untuk toko-toko kecil misalnya. Itu juga konsultan pajak yang kecil. Jadi, sudah ada segmen masing-masing,” kata Eddy.

Membanjirnya order para konsultan pajak juga diakui Mudjiaman Hardjo, ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya. Saking ramainya order, lanjut dia, di antara konsultan pajak itu harus bekerja sampai malam atau memilih tidak libur ketika Minggu.

”Ini saya alami sejak awal Desember. Kebanyakan yang datang berkonsultasi adalah wajib pajak yang ingin membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau melakukan pembetulan SPT-nya sebelum sunset policy habis masa berlakunya,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (14/12).

Mudjiaman mengatakan, jumlah orang yang datang ke kantornya sekitar 30 persen lebih banyak daripada bulan-bulan normal. Pria yang juga mengajar di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Kristen (UK) Petra tersebut mengaku menyambut baik atas pemberlakuan kebijakan pengampunan wajib pajak (WP) atas denda yang berlaku sampai akhir 2008 ini.

”Tapi sayang masa sosialisasi terlalu pendek, sehingga banyak orang yang sebenarnya tidak tahu akan hal ini termasuk patugas pajaknya sendiri,” ungkap Mudjiaman yang memiliki daerah kerja di hampir semua kabupaten/kota seluruh Jatim kecuali Malang itu.

Mudjiaman yang juga mantan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut mengungkapkan, masih banyak WP yang membutuhkan waktu untuk menyusun tax planning. ”Beberapa juga minta agar bisa membayar pajak yang selama ini belum terbayarkan dengan mencicil. Harus disediakan waktu juga untuk sosialisasi kepada WP di daerah yang tak pernah tersentuh sosialisasi sunset policy ini,” terang pria asal Magelang itu..

”Saya bahkan juga pernah kesulitan menjawab pertanyaan klien dari Januari sampai Agustus karena tak ada penjelasan yang jelas tentang siapa yang berhak mendapat manfaat sunset policy,” terangnya. Baru pada November, ada penjelasan tegas akan hal itu

Senada dengan Mudjiaman, salah satu anggota IKPI, Heru Tjaraka, juga mengaku tengah kebanjiran order WP yang berkonsultasi. Beberapa karena takut melakukan kesalahan jika melakukan penghitungan sendiri, tapi juga ada beberapa yang juga meminta dibantu agar nilai pembayaran pajaknya bisa berkurang. ”Saya menjelaskan jika peluang seorang konsultan hanya mencari kelemahan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuam Umum Perpajakan (KUP). Walau ada juga beberapa konsultan yang menempuh jalur ilegal mencari kesempatan melobi petugas pajak di luar kantor,” terangnya. (sof/luq/kum)

sumber: http://indopos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=41026

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: