Ditjen Pajak Kesulitan Pungut Pajak atas Bisnis di Internet

Harian Kontan, 24 Juli 2010

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kesulitan menarik Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak yang melakukan jual beli secara online atau menggunakan media internet. Pasalnya, mereka tidak bisa mendeteksi pelaku usaha yang berdagang melalui dunia maya.
Ketentuan PPh mengatur, setiap kegiatan usaha apapun yang berbentuk jual beli, baik grosir maupun eceran, harus membayar pajak penghasilan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per unit usaha setiap bulan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengusaha yang menjajakan dan menjual barang atau jasa via internet.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. “Situs internet kan juga menjadi semacam tempat usaha untuk penjualan,”kata Dasto Ledyanto, Kepala Sub Direktorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Ditjen Pajak, Jumat (23/7).
Dasto mengungkapkan, Ditjen Pajak kesulitan memantau transaksi jual beli di internet karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Teknologi informasi. “Untuk itu, dalam reformasi birokrasi jilid dua, Ditjen Pajak akan meningkatkan pengetahuan SDM soal teknologi informasi,”ucapnya.
Praktis saat ini, satu-satunya cara agar Ditjen Pajak bisa memungut pajak dari transaksi online adalah orang atau pengusaha yang berdagang di internet melaporkan usahanya dengan kesadaran sendiri. “Selama tidak ada pengakuan dari wajib pajak, transaksi atau tempat usaha lewat internet tidak akan terpantau,”ujar Dasto.
Repotnya, kesadaran masyarakat untuk melaporkan usahanya ke Ditjen Pajak masih rendah. Dasto menyatakan, inilah risiko dari sistem perpajakan yang menganut self assesment. Dengan cara ini, wajib pajak menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. “Membayar pajak masalah kejujuran. Yang menjadi masalah kalau banyak yang tidak jujur,”katanya.
Karena itu, Ditjen Pajak berencana lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi untuk taat membayar pajak pada masyarakat. “Saat ini, kami sedang melakukan penelitian potensi pajak yang ada lewat transaksi online,”paparnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Iqbal Alamsyah meminta bantuan dari masyarakat untuk ikut membantu lembaganya menerbitkan wajib pajak yang berusaha melalui internet yang tidak membayar kewajiban mereka. “Meski transaksinya melalui media online, usahanya pasti diketahui oleh konsumen,”katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: