APPBI Minta Penghapusan Pajak & Diskriminasi TDL

Rakyat Merdeka.com, 26 Juli 2010

Jakarta, RMexpose.Diberlakukannya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bakal berimbas pada bisnis pusat perbelanjaan, karena bisa mengurangi tenaga kerja sebanyak 240 ribu orang. Diperlukan kompensasi yang imbang atas keputusan kenaikan TDL tersebut.

Untuk mengantisipasi hal ter­sebut, para pengusaha menghen­daki pencabutan Keputusan Menteri ESDM No.07 Tahun 2010. Hal tersebut dikemukakan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Ste­fanus Ridwan menanggapi ke­naikan TDL di Jakarta, belum lama ini.

Dia menyebutkan, dalam ske­ma kenaikan TDL terdapat dis­kriminasi bagi pusat belanja yang berdiri antara tahun 2008-2009. Padahal, saat ini ada 179 penge­lola mall yang bernaung di bawah APPBI. Sementara untuk tenaga kerja mencapai 1,253 juta kar­yawan. “Kenaikan TDL ini bisa mengurangi jumlah karya­wan sekitar 6-10 persen atau 240 ribu pekerja dari total seluruhnya sekitar 1,2 juta orang,” cetusnya.

Stefanus menilai, pem­berla­kuan Kepmen tersebut diskrimi­natif, karena pemerintah tidak adil dalam penentuan tarif listrik untuk golongan B3. Secara detail, Stefa­nus menjelaskan, bagi pusat be­lanja yang berdiri sebelum tahun 2008, total tarif listriknya sekitar Rp 2,894 miliar per bulan. Se­dang­kan untuk pusat belanja yang berdiri tahun 2008-2009 (prima­tas II) Rp 6,605 miliar per bulan, dan untuk tahun 2010 (Primatas I) Rp 5,715 miliar per bulan.

Namun, setelah Permen No­.07 tahun 2010 direvisi, maka bagi eks pelanggan reguler naik menjadi Rp 3,042 miliar per bulan. Se­dangkan eks pelanggan pri­matas II turun jadi Rp 5,416 miliar per bulan, serta primatas I Rp 4,686 miliar per bulan. “Kami hanya ingin disa­makan dan tidak ada diskrimi­nasi,” pinta Direktur Pakuwon Jati ini.

Misalnya, Mall Plaza Indonesia yang masuk dalam kategori mall kelas atas dan mall lama, tarif lis­triknya jauh lebih murah di­ban­ding mal Blok M Square sebagai mall kelas menengah dan masuk dalam kategori mall baru. “Pada kenyataannya masih ada anggota kita yang membayar harga ting­gi. Saya sedih sekali gara-gara TDL naik, mall bisa jadi tutup,” ujarnya.

Sebe­narnya, lanjut Stefanus, mall berbeda dengan industri lain. Karena dalam mall terdapat pem­bebanan pajak ganda. Usai dike­nakan pajak penghasilan (PPh), juga ditambah lagi pajak penjua­lan (PPn). “Dulunya kita tidak ada pajak, tapi dengan Kepmen ini tiba-tiba double. Kita tuntut peng­hapusan pajak ganda dan dis­krimi­nasi tarif,” pintanya.

Kenaikan TDL sebesar 18 per­sen dirasakan berat untuk hotel-hotel di Ban­dung, Jawa Barat. Ke­tua Per­sa­tuan Hotel Indonesia (PHRI) Jawa Barat Her­man Much­tar menje­laskan, kenaikan tarif sewa kamar hotel merupakan alternatif ter­akhir, sambil mempe­lajari skema tarif listrik industri yang baru se­besar 18 persen.

DIN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: