PEMBAHASAN RANPERDA PAJAK DIBOIKOT

BATAM: Pimpinan asosiasi pengusaha di Kota Batam sepakat memboikot pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) pajak daerah menyusul kenaikan pungutan pajak dalam ranperda itu.

Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan para pimpinan asosiasi pengusaha terkait pembahasan ranperda pajak daerah.

“Kita sudah sepakat akan memboikot pembahasan ranperda pajak dengan tidak menghadiri setiap rapat pembahasan ranperda tersebut,” ujarnya seusai pertemuan dengan para pimpinan asosiasi pengusaha, kemarin.

Sebelum memutuskan untuk memboikot pembahasan ranperda tersebut, kalangan pengusaha sudah memutuskan menolak keluarnya ranperda pajak daerah yang sedang digodok bersama oleh pemkot dan DPRD Batam.

Dia menegaskan penolakan itu muncul akibat adanya penaikan pungutan pajak yang tercantum dalam ranperda tersebut, meliputi 19 jenis objek pajak yang besaran penaikannya berkisar antara 100%-400%. Para pengusaha menilai besaran penaikan sangat memberatkan dan tidak memiliki indikator dan alasan yang jelas.

Padahal, paparnya, para pengusaha belum mengalami perkembangan bisnis yang berarti setelah diterpa krisis keuangan global dan mandeknya implementasi free trade zone. “Pada 2008 pertumbuhan ekonomi Batam sekitar 7% dan 2009 anjlok hingga 1%. Dengan kondisi itu seharusnya pengusaha mendapat insentif dari pemerintah, bukan malah mengalami kenaikan pajak.”

Ketua Asosiasi Jasa Hiburan Kota Batam (Ajahib), Gembira Ginting mengatakan pada tahun ini para pengusaha Batam sebelumnya sudah mengalami penambahan biaya operasional dengan naiknya tarif air dan listrik.

“Jika kenaikan pajak ini diberlakukan, kami akan segera gulung tikar. Kami tidak sanggup menutupi beban operasional karena pengunjung hiburan juga semakin sedikit,” ungkapnya.

Dia berpendapat penaikan pajak bukan saja sangat membebani pengusaha tetapi akan menimbulkan dampak ikutan yang signifikan bagi industri terkait dan industri kecil pendukungnya.

Rina, Ketua PHRI Kota Batam, bahkan mengungkapkan sepanjang 2010 tingkat okupansi hotel di kota itu rata-rata dibawah 50%.

Dia meyakini kondisi itu akan semakin parah jika pemda menaikkan pajak daerah mengingat operasionalisasi obyek-obyek pajak yang terkena penaikan saling terkait. “Kita saja masih kesulitan menggenjot okupansi, padahal tarif hotel berbintang di kota ini masih jauh lebih murah dibanding kota-kota besar lainnya di Indonesia,” imbuhnya.

Cahya menegaskan pemboikotan pasti akan dilakukan pengusaha jika pemkot dan DPRD tetap melanjutkan pembahasan ranperda pajak atau tetap mencantumkan penaikan tersebut dalam ranperda.

“Bahkan kalangan pengusaha siap menghentikan seluruh operasional usahanya sampai ranperda tersebut dicabut.”

Genjot PAD

Raja Supri, Kepala Dispenda Kota Batam, mengungkapkan ranperda tersebut diajukan pemkot dengan tujuan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). “Kami memproyeksikan peningkatan pemasukan daerah hampir 100% pada tahun pertama” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam kurun 4 tahun terakhir PAD Batam telah meningkat lebih dari 100%, pada 2006 dari target Rp54 miliar, terealisasi Rp58 miliar dan pada 2007 dari target Rp70 miliar, berhasil direalisasi Rp72 miliar.

Kemudian pada 2008 dari target Rp102 miliar terealisasi Rp106 miliar dan pada 2009 ditargetkan Rp116 miliar, terealisasi Rp114 miliar. “Dalam APBD 2010 ditargetkan Rp195 miliar dan per 31 Mei sudah terealisasi Rp65 miliar,” ujarnya.

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 09 Juni 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: