Transfer Pricing’ Bukan Hal yang Tabu

Koran Jakarta, 8 Juni 2010
Kewajiban Perusahaan

JAKARTA – Transfer Pricing sebagai penurunan beban pajak bukan hal yang tabu sehingga dapat dilakukan. Asal, proses penurunan beban pajak tersebut dilakukan dengan prinsip kewajaran.

“Prinsip kewajaran untuk memperoleh tax pricing adalah wajib pajak mesti memberikan informasi yang benar dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) kepada Direktorat Jenderal Pajak,” kata Edward Hamonangan Sianipar, Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, dalam seminar “Reveal Transfer Pricing From Indonesia Tax Perspective” di Jakarta, Senin (7/6).

Ditambahkan, prinsip kewajaran lainnya terkait dengan nilai transaksi yang memiliki tingkat laba yang sama dengan harga serta tingkat transaksi independen atau sesuai dengan harga pasar.

Jika, kondisi dan syarat transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi dan syarat transasksi independen, maka keduanya harus dinilai dengan harga dan memiliki tingkat laba transaksi yang berbeda, dan nilai dari beda harga dan tingkat laba, sama dengan nilai dari beda kondisi.

Menurut Edward, transfer pricing dapat dilakukan perusahaan yang berada di luar negeri ataupun perusahaan yang ada di dalam negeri.

“Namun kebanyakan transfer pricing dilakukan tranasaksi antarnegara,” katanya. Edward mengakui bahwa transfer pricing dapat menurunkan penerimaan negara dari pajak, tetapi bisa juga menjadi insentif pajak.

Namun, kecenderungan transfer pricing dilakukan oleh perusahaan yang sedang booming tetapi mengalami kerugian. “Kebanyakan perusahaan yang bergerak dalam mengelola sumber daya alam.

Sekarang yang kami soroti ada sektor agribisnis dan tambang,” katanya. Sementara Darussalam, Mana ging Director Pusat Perpajakan Danny Darussalam, mengatakan kendala pelaksanaan tranfer pricing terdapat dalam peraturannya.

“Ketentuannya di atur komprehensif demi kebaikan hukum wajib pajak maupun otoritas pajak, sehingga menutup peluang adanya penghindaran pajak,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa transfer pricing bersifat netral, namun bukan berarti tidak dapat digunakan untuk penghindaran pajak yang dapat mengganggu penerimaan negara.

”Transfer pricing netral dan boleh, tetapi dapat disalahgunakan untuk menghindari pajak. Makanya, perlu diatur secara konprehensif lagi dari sisi otoritas pajak, dari sisi wajib pajak supaya mendapat kepastian agar diatur lebih lengkap lagi,” terangnya.

Gunadi, pengamat pajak dari Universitas Indonesia mengatakan transfer pricing yang diperlukan adalah koreksi antara pajak yang dikenakan di luar negeri dan di dalam negeri.

”Supaya tidak terjadi beban pajak ganda,” katanya. Menurut Gunadi, transfer pricing terjadi karena wajib pajak tak mau dikenakan pajak yang lebih tinggi di dalam negeri dan memilih bayar pajak di luar negeri yang lebih rendah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: