Perkara Pajak, Penghentian Tak Salah, tetapi Bisa Dibuka Lagi

Harian Kompas, 1 Mei 2010

Jakarta, Kompas – Prosedur penghentian perkara pajak menyangkut Paulus Tumewu, Komisaris Utama PT Ramayana Lestari Sentosa, tak ada yang salah. Langkah itu mengacu pada Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai penghentian penanganan perkara Paulus Tumewu. Marwan mengakui, Bidang Pidana Khusus pernah menangani perkara itu. Namun, perkembangan selanjutnya ditangani Bidang Pidana Umum. ”Prosedur itu tidak salah. Tapi, apakah Paulus Tumewu bayar atau tidak, saya tak tahu,” kata Marwan di Kejaksaan Agung, Jumat (30/4).

Saat ditanya apakah penanganan perkara itu dapat dibuka lagi, Marwan mengatakan, ”Ya, bisa saja.”

”Kalau di dalam pengembalian pajaknya ternyata ada permainan atau penyalahgunaan. Tapi, kami belum lihat ke arah sana, ya,” kata Marwan.

Dapat menghentikan

Pasal 44B UU No 29/2007 menyebutkan, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan.

Menurut Marwan, permintaan Menteri Keuangan sudah sesuai dengan UU. Bukan bentuk intervensi perkara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: