Pemilik Kafe Tolak Bayar Pajak

Harian Seputar Indonesia, 9 April 2010
MADIUN(SI) – Pemilik kafe dan resto di Kota Madiun yang tergabung dalam Paguyuban Kafe Kecil Madiun menolak membayar pajak daerah.

Mereka menilai beban yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terlalu tinggi. Sekadar informasi,terhitung sejak April 2010 Pemkot Madiun mengenakan pajak hiburan sebesar 25% atau sekitar Rp750.000–Rp1,6 juta per bulan dan pajak karaoke sebesar 10%. Menurut Koordinator Paguyuban Kafe Kecil Madiun Edy Eko Purnomo, penarikan pajak daerah secara tiba-tiba itu sangat memberatkan.

Pasalnya, selain sebelumnya tidak ada sosialisasi, besaran pajaknya juga dinilai tidak masuk akal.”Usaha kafe yang masih kecil ini butuh pendampingan dan pemberdayaan, bukan sebaliknya malah dibebani pajak daerah yang besar seperti ini,” ujarnya kepada Seputar Indonesia kemarin. Menurut Edy, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Madiun tiba-tiba menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada seluruh pemilik kafe dan resto. Anehnya, pajak itu harus dibayar untuk tiga bulan ke depan.

”Jadi, mulai April,Mei,dan Juni harus dibayar sekaligus. Saya sendiri harus bayar sekitar Rp4,7 juta.Tentu saja saya tidak sanggup membayarnya,” ujarnya. Menurut dia,kebijakan penarikan pajak daerah yang terlalu tinggi itu sangat membebani usaha kecil. Pasalnya, usaha kecil masih berjuang untuk mengembangkan usaha.

”Kalau tetap dipaksakan membayar pajak sebesar itu, bisa dipastikan usaha kecil akan mati,”ujarnya. Hal senada juga diungkapkan pemilik kafe Diva,Yusda.Menurutnya, usahakafeselamainiikutmenggerakkan roda perekonomian di Kota Madiun. Selain itu,juga mampu menyerap tenaga kerja lokal. ”Pemkot Madiun tahunya hanya menarik pajak daerah, tapi tidak pernah memberikan pendampingan atau pemberdayaan,”ujarnya.

Dia juga menilai, pembayaran pajak daerah juga tidak diikuti dengan peningkatan fasilitas atau sarana prasarana yang diperlukan oleh pengelola usaha kafe dan resto kecil. ”Kami disuruh membayar pajak daerah,tapi tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai,”ujarnya.

Pemilik kafe yang dengan tegas menolak membayar pajak daerah, yakni Norish Café, Istana Kafe, Café Diva,Ardiles Karaoke, Café Livian,Tdon Café, Retnodumilah, Kafe Palapa, Kafe Krismon, dan Kafe Padang.Semuanya berada di wilayah Kota Madiun.

Menanggapi hal ini,Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Madiun Midi Hartono mengaku,penarikan pajak daerah itu sebelumnya sudah disosialisasikan kepada seluruh pengelola dan pemilik usaha kafe, resto, dan karaoke di Kota Madiun. ”Jadi, penarikan pajak daerah itu sudah lama kita lakukan,” ujarnya pada Seputar Indonesiakemarin.

Dia juga mengaku sudah membicarakan soal penarikan pajak daerah itu dengan para pengelola usaha kafe dan resto kecil di Kota Madiun. ”Penarikan pajak daerah itu merupakan kebijakan Pemkot Madiun. Sebetulnya kami hanya melaksanakan, ”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: