Sindikat Pajak Segera Dibongkar

Tuesday, 30 March 2010
Harian Seputar Indonesia, 30 Maret 2010
JAKARTA(SI) – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum telah mengantongi sejumlah nama oknum penegak hukum dan pegawai pajak yang terlibat praktik makelar kasus (markus) perpajakan.
Satgas menargetkan pekan depan akan membongkar sindikat mafia hukum perpajakan tersebut. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menuturkan, kasus yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Gayus Tambunan secara jelas menunjukkan adanya sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kalangan sipil,dan pajak.
“Insya Allah bagaimana sindikasi ini bergerak akan kita bongkar pekan depan,” ujar Denny seusai menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung (Kejagung),Jakarta,kemarin. Dia berencana menyampaikan ke publik sejumlah nama oknum pejabat hukum yang terlibat kasus mafia pajak tersebut.Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung, Satgas meminta kesiapan dan keikhlasan dari kejaksaan bila nanti ada oknum yang terseret kasus tersebut.

“Kita kemari kulonuwun (permisi) minta keikhlasan JA (Jaksa Agung) kalau nanti sampai ada perkembangan perkara sampai ke oknumoknum kejaksaan,“ papar Denny. Dia menuturkan,kepolisian sudah memiliki bukti-bukti adanya permainan mafia pajak. Buktibukti itu antara lain didapat dari keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), keterangan Gayus dan Andi Kosasih, serta pendalaman oleh tim. “Polisi sudah memiliki bukti-bukti awal demi mempercepat kasus ini agar segera terungkap,” tegasnya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mempersilakan Satgas untuk mengusut oknum jaksa apabila memang terlibat dalam kasus yang diungkap oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji tersebut.“ Sejauh Satgas mempunyai alat bukti,mau menanyakan kepada JPU (jaksa penuntut umum), silakan,”kata dia. Hendarman mengaku mendapat banyak informasi dari Satgas tentang kasus tersebut.

Kendati begitu, dia belum bersedia menyampaikan informasi itu ke publik. Di bagian lain, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mulai kemarin telah memblokir paspor Gayus Tambunan. Pemblokiran dilakukan demi mencegah Gayus kabur ke negara lain di luar Singapura. “Saya sudah koordinasi dengan imigrasi di Singapura bahwa paspor Gayus itu diblokir,” ujar Menkumham Patrialis Akbar.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, Gayus telah pergi ke Singapura pada Rabu silam (24/3). Sebelumnya, Gayus sempat bertemu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Jumat (19/3), Senin (22/3),dan Rabu (24/3). Patrialis mengatakan, setelah memblokir paspor Gayus,Kemenkumham segera meminta Imigrasi menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Langkah ini bertujuan agar Gayus dapat kembali ke Indonesia. “Gayus adalah warga negara RI yang harus dilindungi keberadaannya di luar negeri.

Oleh karena itu agar Gayus ini bisa kembali ke Indonesia, kita keluarkan namanya SPLP,yang hanya berlaku satu kali dari Singapura ke Indonesia,“ tuturnya. Selain itu, Patrialis mengaku telah memerintahkan seluruh atase imigrasi di seluruh dunia untuk mendeteksi keberadaan Gayus. “Kita ingin bantu pihak kepolisian,“ katanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai kaburnya Gayus tidak lepas dari kinerja Polri. Menurutnya, Polri ceroboh dalam kasus Gayus. ”Seharusnya ketika ada laporan (terkait Gayus) langsung diawasi. Langsung saja dikepung.Pokoknya terlambat,keterlambatan itu ketidakprofesionalan, itu sudah jelas,” kata Mahfud di Gedung MK kemarin.

Mahfud menjelaskan, jika dianalisis, pada Sabtu (20/3), seharusnya polisi sudah mengawasi atau mencekal Gayus. ”Coba bayangkan, polisi baru minta pencekalan tanggal 26 (Maret).Padahal itu (kasus Gayus) sudah ribut tanggal 20 (Maret),nahtanggal 24 (Maret) dia lari,”katanya. Mahfud mengungkapkan, dengan fakta tersebut, tidak menutup kemungkinan ada pandangan yang justru memojokkan Polri. ”Seakan-akan diberi kesempatan untuk lari dulu baru lapor ke Menteri Hukum dan HAM (untuk minta dicekal),”ujarnya.

Butuh Pengawasan Internal

Di bagian lain, Mahfud menilai perlu ada pengawasan internal terhadap pengadilan pajak. Sebab, pengadilan pajak disinyalir menjadi sarang makelar kasus. ”Oleh sebab itu ke depan harus diatur model pengawasan internal, apakah dari Menteri Keuangan atau dari MA (Mahkamah Agung),”kata Mahfud. Dia mengatakan, saat ini memang tidak ada lembaga yang mengawasi secara internal pengadilan pajak.

Mahfud menengarai pengawasan internal tidak sempat dipikirkan oleh pembuat undangundang (UU). ”Maka, setelah ada kasus Gayus,pengawasan internal itu diperlukan,”jelasnya.Menurut Mahfud, saat ini hanya ada pengawasan eksternal pada pengadilan pajak, misalnya dari kepolisian, jaksa,atau bahkan pers. Pengadilan pajak memproses sengketa pajak antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang mengeluarkan keputusan terkait pajak.

Pengadilan pajak secara administratif di bawah Kementerian Keuangan. Jadi, segala perangkat pengadilan pajak berada di bawah Kementerian Keuangan. Hakimnya pun diusulkan oleh Menteri Keuangan ke MA. Pihak yang tidak sepakat dengan putusan pengadilan pajak bisa mengajukan peninjauan kembali ke MA. Sebelumnya,Gayus Tambunan menyampaikan fakta mengejutkan saat bertemu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Gayus mengungkapkan, pengadilan pajak merupakan tempat untuk melakukan pengaturan kasus-kasus perpajakan oleh para pegawai Ditjen Pajak. Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan, mekanisme pengawasan pada pengadilan pajak dipertanyakan. MA mengaku tidak dapat mengawasi pengadilan pajak karena lembaga itu tidak masuk dalam empat pengadilan yang berada di bawah MA.Padahal, perputaran uang dalam pengadilan pajak sangat besar.

”Persoalannya, bagaimana pengawasan hakim pengadilan pajak,”kata Harifin. Harifin mengatakan, salah satu cara untuk memungkinkan pengawasan pada pengadilan pajak oleh MA adalah dengan mengubah UU. ”Caranya ya mengubah regulasi,” katanya. Mantan Menteri Keuangan JB Sumarlin menilai terjadinya kasus perpajakan yang melibatkan Gayus Tambunan akibat lemahnya pengawasan di Ditjen Pajak.Seharusnya, kata dia, setiap birokrat mengawasi dan mengetahui tindakan para bawahannya.

“Dalam jajaran birokrat ada pengawasan melekat minimal terhadap bawahan dua level di bawahnya,” ujarnya. Sumarlin menilai, pimpinan Gayus juga harus ikut bertanggung jawab. Sebab, sebagai staf biasa, Gayus tidak mungkin dapat melakukan tindakannya seorang diri. “Atau setidaknya tindakan tersebut dapat dilakukan Gayus karena pimpinannya tidak melaksanakan tugasnya dengan melonggarkan pengawasan, ”paparnya.

Dirjen Pajak M Tjiptardjo yakin Gayus segera tertangkap.Gayus akan menjadi pintu masuk pemeriksaan aparat pajak yang lain. “Insya Allah tidak lama lagi Gayus akan tertangkap. Nanti dia akan nyanyi,”katanya. Dia mengatakan, apabila terlibat, atasan Gayus di Ditjen Pajak juga bisa dikenai sanksi. Saat ini, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak juga terus melakukan pemeriksaan. “Dari bawah dulu pemeriksaannya,” katanya.

Tjiptardjo menegaskan, surat pemberitahuan perpajakan (SPT) dan pola hidup pejabat di institusi yang dipimpinnya serta Ditjen Bea dan Cukai akan diperiksa dan diawasi. “Itu memang program kita untuk membersihkan dan mengawasi SPT mereka semua. Bukan hanya pejabat pajak saja,tapi Ditjen Bea Cukai juga, sampai eselon IV.Terus daftarnya akan kita kirim kalau namanya sudah ada ke PPATK dan KPK,”ujarnya.

Irjen Kemenkeu Hekinus Manao mengatakan, meski segera dilakukan, pemecatan Gayus tetap melalui rambu-rambu hukum pemecatan pegawai negeri sipil (PNS).Yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dulu hingga 3 kali 24 jam. “Kalau itu bisa dilewati, baru pemecatan bisa dijatuhkan. Kita akan melayangkan panggilan kedua hari ini (kemarin),”ujarnya. Kemarin,konferensi pers yang digelar Ditjen Pajak terkait kasus Gayus Tambunan diboikot wartawan.

Acara yang digelar di Kantor Ditjen Pajak itu rencananya menghadirkan atasan Gayus, yakni Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Namun,wartawan memilih meninggalkan tempat konferensi pers lantaran kecewa atas ulah narasumber yang berencana menyampaikan keterangan melalui telekonferensi.

Padahal,narasumber berada di lokasi yang sama, yakni kompleks Kantor Ditjen Pajak. “Kami minta maaf kepada semua media karena keterbatasan ini, konferensi pers akan dijadwal ulang,” kata Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: