Uang Pajak Dipergunakan untuk Pembangunan

Wednesday, 24 March 2010

Harian Analisa, 24 Maret 2010
Medan, (Analisa) Gubsu menegaskan uang pajak yang disetor ke negara, dipergunakan untuk pembangunan di Indonesia. Karena itu, Gubsu Syamsul Arifin mengimbau kepada seluruh warga Sumut untuk segera menyelesaikan utangnya kepada negara berupa pajak.

Hal itu ditegaskannya usai menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Pribadi 2009 dan membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, Selasa (23/3) di GKN Jalan Diponegoro Medan.

Gubsu menyampaikan SPT PPh OP 2009, sebesar Rp 9,6 juta dan PBB sekitar Rp 2.4juta.

Dijelaskanya, pajak yang disetor merupakan hutang kita kepada negara. Pembangunan akan lebih cepat dan baik jika didukung sepenuhnya oleh uang pajak yang berasal dari masyarakat.

Gubsu juga meminta Kanwil DJP Sumut I untuk sama – sama berjuang agar hasil pajak bisa diberikan sebesar – besarnya untuk pembangunan Sumatera Utara.

Realisasi

Terkait pembayaran PBB, Syamsul Arifin meminta masyarakat untuk membayar di awal – awal, jangan sampai menjelang akhir Agustus 2010. “Bayarlah PBB secepatnya karena uangnya 100 persen untuk pembangunan Sumut seperti membangun jalan,” tegasnya.

Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Yusri Natar Nasution mengatakan untuk tahun ini target penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumut I mencakup wilayah Medan, Binjai dan Lubuk Pakam sebesar Rp 8,8 triliun.

Dijelaskannya, hingga posisi Maret 2010, sudah terrealisasi 20,66 persen (belum termasuk PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB). Sedangkan jika termasuk BPHTB realisasi pajak keseluruhan, sebesar 19,13 persen.

Realisasi penerimaan 2010 itu, terdiri dari PPh Rp 961 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 692 miliar, pajak lainnya Rp15 miliar serta PBB dan BPHTB Rp22,9 miliar.

“Kami optimis target penerimaan tercapai bahkan tahun-tahun berikutnya saya menargetkan penerimaan hingga Rp 11 triliun,” ungkap Yusri.

Di tempat terpisah, Kepala KPP Pratama Medan Polonia, Budi Suroso mengimbau, kepada WP OP maupun Badan agar segera menyampaikan SPT dan diisi dengan lengkap, benar dan jelas. Jika lewat jatuh tempo maka sanksi bagi PPh orang pribadi (OP) kena Rp 100.000, PPh badan Rp 1 juta dan massa Rp 500.000.

Penyampaian SPT PPh OP tidak harus di KPP Pratama, tapi bisa di drop box yang ada di pusat perbelanjaan, kantor pos dan KPP Pratama terdekat lainnya.

Budi Suroso mengingatkan penyampaian laporan SPT PPh OP 2009 batas akhir pada 31 Maret 2010, sedangkan untuk SPT PPh Badan tahun 2009, batas akhir penyampaiannya pada 30 April 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: