Kemenhub: Mobil pribadi harus dikenai pajak BBM

Friday, 26 March 2010

Bisnis Indonesia, 26 Maret 2010
JAKARTA: Kementerian Perhubungan mengharapkan penerapan pajak bahan bakar kendaraan pribadi jika program pengembangan mobil murah di bawah Rp100 juta benar-benar jadi dilaksanakan.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Elly Sinaga mengatakan pengenaan pajak bahan bakar itu berguna untuk mengontrol volume penjualan mobil murah.

“Dengan pembatasan penyebaran kan tidak mungkin. Kalau Pengenaan pajak bahan bakar untuk kendaraan pribadi sudah lazim di negara-negara maju. Dampaknya ya bensin jadi mahal. Tapi, masyarakat juga punya pilihan apakah kendaraan pribadi atau angkutan umum sebagai moda transportasi utama,” katanya.

Dia menuturkan instansinya juga tetap akan melakukan revitalisasi angkutan umum untuk menghadirkan sejumlah alternatif moda transportasi bagi masyarakat.

Elly menyadari pengembangan di sektor otomotif akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi harus dipertimbangkan juga kalau mobil murah berpotensi menyulitkan revitalisasi angkutan umum dan berkontribusi terhadap pencemaran udara.

“Indonesia saat konferensi Kopenhagen lalu kan sudah berkomitmen untuk mengurangi C02 hingga sekitar 40% pada 2020. Itu juga harus dipikirkan,” jelasnya.

Menurut dia, agar program mobil murah dan revitalisasi angkutan umum dapat berjalan lancar, Kemenhub dan Kementerian Perindustrian harus meningkatkan koordinasi.

“Jangan sampai kebijakan jalan sendiri-sendiri (Kementerian Perindustrian dengan mobil murah dan Kemenhub dengan revitalisasi angkutan umum) saya khawatirkan akan zero sum atau kita tidak mendapat manfaat apa pun kendati sudah keluar investasi,” katanya kemarin.

Salah satu program revitalisasi angkutan umum yang dicanangkan Kemenhub adalah pengembangan sistem bus rapid transit (BRT) di sejumlah kota.

Hingga 2014 Kemenhub akan membangun sistem BRT di sedikitnya 20 kota, di antaranya adalah Tangerang, Bandung, Surabaya, Bekasi, dan Makassar.

Adapun kota-kota yang telah memiliki BRT adalah Batam, Pekanbaru, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Manado, Jakarta, Bogor, Palembang, dan Surakarta.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian saat ini juga tengah menyusun peta jalan pengembangan program mobil murah di bawah Rp100 juta. Daihatsu Motor Corp Ltd juga diminta agar bisa memproduksi mobil dengan harga jual Rp80 juta mulai 2011.

Ketua Umum Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit sebelumnya juga mengkhawatirkan kalau program pengembangan mobil murah bisa menghambat upaya revitalisasi angkutan umum berbasis jalan.

Dia menuturkan kenaikan volume kendaraan roda empat jelas akan semakin menyulitkan upaya revitalisasi angkutan umum yang sedang dicanangkan Kementerian Perhubungan.

“Penjualan mobil akan mengalami normalisasi pada saat orang punya pilihan (angkutan umum yang mumpuni). Jadi menurut saya permintaan untuk penjualan mobil disebabkan karena tidak adanya pilihan bagi masyarakat,” katanya kemarin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: