Tunggakan Pajak Melonjak Jadi Rp 340 Miliar

Surya Online, 12 Maret 2010
Pengemplang Rp 4,4 Miliar Siap Dieksekusi

SURABAYA – Surya- Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I mencatat kenaikan tunggakan pajak dari Rp 300 miliar menjadi Rp 340 miliar selama dua bulan, terhitung sejak Desember 2009 hingga Februari 2010.

Kepala Kanwil DJP Jatim I, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tunggakan per Februari nilainya naik menjadi Rp 340 miliar. Tunggakan terbesar rata-rata dilakukan wajib pajak (WP) badan alias perusahaan.

“Dari Rp 340 miliar, baru Rp 80 miliar yang sudah memiliki kekuatan hukum agar bisa diproses lebih lanjut,” kata Ken, di sela acara Pekan Panutan Pajak di Empire Palace, Kamis (11/3).

Salah satu yang siap dieksekusi yakni wajib pajak berinisial WD, pengusaha atau suplier mesin dan alat pabrik gula yang berlokasi di Kecamatan Sawahan.

Dirjen Pajak, Tjiptardjo mengungkapkan, pengusaha itu memiliki tiga perusahaan di bidang yang sama, yakni, CV PT, PT MNTP, PT MNTC. Negara dirugikan senilai Rp 4.412.596.200, dengan modus pemalsuan faktur untuk mengurangi biaya PPh.

Aksi WD ini terendus dua tahun terakhir. Melalui tiga perusahaannya itu, WD melakukan mark up biaya pengurangan pajak penghasilan yang harus disetorkan ke negara.

“Modus operandinya, dia sebagai pemasok alat-alat pabrik gula dan pemasok gula impor. Saat ini, prosesnya dilanjut kejaksaan, pemberkasannya sudah dinyatakan P21 (lengkap),” katanya.

WD memasok alat-alat permesinan pabrik gula untuk PTPN X dan PTPN XI. Modusnya, mesin dikatakan rusak, sehingga pabrik tidak bisa berproduksi. Imbasnya, produksi gula menurun dan dia bisa memasok gula impor dengan harga tinggi, meski beli dengan harga murah. Marjin keuntungan yang dikeruk besar, sayang pajak yang disetor tidak sesuai.

“Penyelidikan masih terbatas di WD, belum dikembangkan hingga ke PTPN. Namun, kita menduga ada oknum di PTPN yang terlibat,” tandas Tjiptardjo.

Sementara itu, Dirjen Intelijen dan Penyelidikan Dirjen Pajak, Pontas Pane mengatakan, ada beragam modus pengemplangan yang mulai terendus. Kasus hampir serupa terjadi di Malang.

PT MA yang merupakan distributor gula dinyatakan melakukan penggelapan PPh. MA dinyatakan bersalah dan harus membayar tunggakan pokok pajak Rp 5 miliar plus denda 400 persennya Rp 25 miliar.

Tjiptardjo menegaskan, pengungkapan kasus pidana PPh ini untuk memberi efek jera agar wajib pajak tertib melaporkan PPh-nya. Secara nasional, kasus pidana terkait pajak cukup banyak. Pada 2007 tercatat 32 kasus sudah divonis, 2008 naik jadi 40 kasus, dan 2009 ada 43 kasus.

Di sisi lain, Gubernur Jatim Soekarwo meminta Dirjen Pajak untuk mengembalikan 20 persen PPh Badan untuk pengembangan infrastruktur sebagai sarana investasi yang bakal meningkatkan setoran pajak.

“Selama ini Dirjen Pajak hanya mengembalikan 20 persen PPh perorangan, sementara PPh Badan nol rupiah,” ujar Soekarwo.

Dari seluruh pajak yang disetor ke pusat Rp 82 triliun, yang dikembalikan Rp 48,9 triliun. Di mana Rp 20 triliun untuk instansi pusat di daerah, sedang pemkab/pemkot kebagian Rp 26 triliun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: