Ditjen Pajak Diduga Dijadikan Alat Politik

PDF Print E-mail
Tuesday, 02 March 2010
Koran Jakarta, 2 Maret 2010
JAKARTA – Komisi III DPR menilai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah memasuki wilayah yang bukan kewenangannya.

Demikian diutarakan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Edison Betaubun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Pajak dan Polri di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (1/3). Menurutnya, Komisi III menangkap adanya indikasi terkait arogansi Dirjen Pajak.

“Karena kita menangkap ada arogansi pada Ditjen Pajak sehingga menganggap sepele permasalahan ini. Sampaikan ke Dirjen Pajak, jangan menjadi alat politik pihak tertentu untuk membuat opini menyesatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Nudirman Munir, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, mengatakan Ditjen Pajak sudah hobi masuk ruang-ruang yang bukan ruangnya. “Bukan otoritasnya, pajak tidak boleh mengumumkan dan menangkap.

Itu tugas polisi, kalau tidak ngerti, ya kerja sama dengan Polri,” katanya. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan Ditjen Pajak telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan.

Pada bagian lain, pemimpin RDP Aziz Syamsuddin mengatakan Komisi III menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi kewenangan Ditjen Pajak dalam menindak para pengusaha yang diduga mengemplang pajak.

Koordinasi PPNS Pada kesempatan yang sama, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi mengatakan Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan koordinasi.

Hal tersebut dilakukan untuk menepis anggapan bahwa Polri dan PPNS terkesan pilih kasih terkait tidak disebutkannya nama tersangka dalam kasus dugaan pidana pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

“Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah diteruskan ke penuntut umum,” kata Ito. Ito menegaskan kasus itu hingga saat ini masih dalam tahap melengkapi alat bukti.

Penyidik Polri tengah berkoordinasi dengan PPNS Pajak dalam menangani kasus itu. Hal itu berbeda jika ditilik pada pengungkapan penanganan kasus pajak PT Shields Indonesia dan kasus PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, dan PT Permata Hijau.

Pada pemaparan pengungkapan kasus PT Shield, Ito menyebutkan nama Kenny Dauglas McKinney sebagai tersangkanya.

Dalam kasus PT Nagamas, PT Nubika, dan PT Permata Hijau, Ito juga mengungkap dua nama yang dijadikan tersangka, yaitu Robert dan Toto Chandra.

Dalam pemaparannya, Ito hanya menambahkan dalam kasus KPC, para tersangka dikenakan Pasal 39 Ayat 1 Huruf c jo Pasal 43 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2000.

Terkait pengemplang pajak, Ito menegaskan, Polri menahan satu warga negara AS, Kenny Dauglas McKinney, karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan di PT Shields Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: