Darussalam: Kisruh soal Tunggakan Pajak

PDF Print E-mail
Monday, 01 March 2010
Jawa Pos, 1 Maret 2010
Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh pemberitaan tentang 100 penunggak pajak terbesar. Informasi tersebut berawal dari jawaban Direktorat Jenderal Pajak atas pertanyaan Komisi XI DPR yang menanyakan 100 penunggak pajak terbesar dan bagaimana cara penanganannya.

Ada dua pertanyaan yang timbul dari publikasi tersebut. Pertama, terkait dengan masalah kerahasian data wajib pajak yang dijamin oleh Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kedua, masalah penolakan sebagian wajib pajak kalau mereka disebut sebagai penunggak pajak. Hal itu berhubungan dengan pengertian tunggakan pajak.

Belum tuntas jawaban atas dua pertanyaan tersebut, masalah diperumit oleh keinginan DPR yang meminta rincian data tunggakan wajib pajak. Keinginan itu dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk intervensi DPR dalam persoalan penanganan tunggakan pajak yang menjadi domain Direktorat Jenderal Pajak.

Tunggakan Pajak

Publikasi 100 penunggak pajak terbesar menuai sanggahan dari beberapa wajib pajak yang namanya masuk dalam daftar tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak dapat dikatakan sebagai penunggak pajak. Alasannya adalah bahwa utang pajak mereka masih dalam proses upaya hukum. Menurut ketentuan hukum pajak, upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa utang pajak bisa melalui keberatan, banding, maupun peninjauan kembali. Dengan demikian, lanjut mereka, utang pajak yang dipublikasikan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kalau pendapat sebagian wajib pajak tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa sebagian utang pajak yang dikategorikan sebagai tunggakan pajak itu merupakan utang pajak untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya yang penyelesaiannya didasarkan pada UU KUP tahun 2000. Inilah sumber perbedaan persepsi antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak tentang pengertian utang pajak yang dikategorikan sebagai tunggakan pajak. Pertanyaannya, siapa yang benar? Dua-duanya tidak salah!

Dalam UU KUP 2000, dinyatakan bahwa surat ketetapan pajak yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila setelah jatuh tempo tersebut utang pajaknya tidak melunasi, wajib pajak dikategorikan sebagai penunggak pajak. Kemudian, jika wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya meski telah ditegur, surat paksa dapat dikeluarkan.

Berdasar UU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penagihan pajak tetap dijalankan walaupun wajib pajak mengajukan upaya hukum. Jadi, berdasar ketentuan hukum pajak tersebut, tidak salah Direktorat Jenderal Pajak mengklasifikasikan wajib pajak yang belum membayar utang pajak yang telah jatuh tempo sebagai penunggak pajak.

Akan tetapi, di sisi lain, wajib pajak beranggapan bahwa sengketa utang pajak yang masih dalam proses upaya hukum tidak dapat dikatakan sebagai tunggakan pajak. Pertimbangannya, apabila sengketa utang pajak mereka dimenangkan, dapat saja mereka tidak mempunyai tunggakan pajak lagi.

Berbeda dengan UU KUP 2000, UU KUP tahun 2007 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2008 mengubah pengertian utang pajak yang diklasifikasikan sebagai tunggakan pajak. Dalam UU KUP 2007, apabila wajib pajak tidak setuju atas jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak dan wajib pajak mengajukan upaya hukum melalui keberatan dan banding, utang pajak akan tertangguh sampai satu bulan sejak putusan upaya hukum diterbitkan.

Tampak di situ bahwa UU KUP 2007 mengoreksi pengertian utang pajak yang terdapat dalam UU KUP 2000. Pengertian utang pajak seperti yang dimaksud dalam UU KUP 2007 lebih bijak karena mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kerahasiaan

Menarik untuk mempertanyakan apakah publikasi 100 penunggak pajak terbesar melanggar pasal kerahasiaan yang diatur dalam UU KUP? Pasal 34 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap petugas Direktorat Jenderal Pajak dilarang memberitahukan dokumen dan/atau data dari wajib pajak kepada pihak lain.

Akan tetapi, berdasar pasal 34 ayat (2a), atas izin menteri keuangan, larangan tersebut dikecualikan apabila untuk kepentingan sidang pengadilan atau diberikan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Walaupun dapat diberikan, perlu diingat bahwa berdasar penjelasan pasal 34 ayat (2a), keterangan yang dapat diberikan terbatas, hanya berupa identitas wajib pajak dan informasi umum tentang perpajakan.

Lebih lanjut, dalam pasal 34 ayat (2a), pihak yang diperbolehkan untuk diberi data wajib pajak adalah pejabat lembaga negara yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Pertanyaannya, dapatkah dibenarkan permintaan DPR tentang data wajib pajak itu? Kata kuncinya adalah apakah DPR termasuk lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa keuangan negara? Tentu bukan. Sebab, DPR hanya lembaga yang berwenang sebagai pengawas keuangan negara.

Andaikata DPR ingin masuk melalui pasal 34 ayat (3), yaitu dengan alasan kepentingan negara, dapatkah dilakukan? Untuk masuk melalui pasal tersebut, terlebih dulu diperhatikan makna “kepentingan negara”. Menurut penjelasan pasal 34 ayat (3), yang dimaksud kepentingan negara, antara lain, menyangkut penyidikan, penuntutan, atau kerja sama dengan instansi lain pemerintah.

Kerahasian data wajib pajak merupakan hak wajib pajak yang harus dilindungi. Terkait dengan kerahasian tersebut, Duncan Bentley (2007: 384) menyatakan, antara lain, bahwa kerahasiaan informasi wajib pajak perlu dijaga, informasi tersebut hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan penetapan pajak dan penegakan hukum pajak. Dengan demikian, dalam rangka kepastian hukum dan menjaga kerahasian data wajib pajak, perlu aturan yang jelas tentang persyaratan dan tata cara pengungkapan data wajib pajak kepada lembaga negara atau instansi lain pemerintah. Kalau tidak, di masa yang akan datang, mungkin akan ada lagi permintaan lembaga negara atau instansi lain pemerintah untuk memeriksa data wajib pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: