Hanya 9 BUMN yang punya tunggakan pajak

Thursday, 11 February 2010

Bisnis Indonesia, 11 Februari 2010
JAKARTA: Kementerian BUMN menegaskan hanya sembilan badan usaha milik negara yang memiliki persoalan tunggakan pembayaran pajak.

Meneg BUMN Mustafa Abubakar mengatakan hal itu menanggapi daftar 100 penunggak pajak terbesar yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Komisi XI DPR pada 28 Januari lalu.

Sebanyak 16 badan usaha milik negara, menurut Mustafa, masuk dalam daftar tersebut. Namun, hasil klarifikasi Kementerian BUMN menunjukkan hanya 12 BUMN yang mempunyai masalah tunggakan pajak.

“Kemarin [Selasa], kami kumpulkan BUMN dan hasilnya hanya sembilan BUMN yang butuh penyelesaian pajak karena Garuda sudah selesai, Jamsostek dan Semen Tonasa juga sudah selesai,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Mustafa menjelaskan BUMN yang masih mengalami sengketa pajak melalui pengadilan sebanyak empat perusahaan, yaitu PT Merpati Nusantara, PT Angkasa Pura II, PT Istaka Karya, serta PT Gapura Angkasa.

Keempat perusahaan tersebut, tuturnya, beradu dengan Ditjen Pajak soal sengketa tunggakan pembayaran senilai Rp4,91 triliun.

Sementara itu, untuk BUMN yang dianggap menunggak lantaran perbedaan persepsi dengan Ditjen Pajak adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Kereta Api (PTKA). Total kewajiban yang harus diselesaikan dua perusahaan ini senilai Rp395 miliar.

Mustafa menambahkan empat BUMN yang tengah mencicil tunggakan yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, Merpati Nusantara, PT Djakarta Lloyd dan LKBN Antara. Total tunggakan mereka senilai Rp464,6 miliar.

“Tetapi ada juga yang kelebihan pembayaran yaitu Pertamina,” kata Mustafa. Pertamina menyatakan mengalami kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp13,7 triliun pada periode 2003-2005 serta 2007-2008.

Pekan lalu, Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menyebutkan jumlah tunggakan pajak pada perusahaan pelat merah hanya sebesar Rp100 miliar dicatat oleh dua BUMN yaitu PT Djakarta Lloyd dan LKBN Antara.

“Selebihnya adalah pajak-pajak yang masih dalam proses penyelesaian. Bahkan, kami mencatat ada BUMN yang sudah membayar, tetapi tetap dicatat sebagai penunggak pajak. Untuk kelebihan pembayaran pajak oleh Pertamina, itu harus dikembalikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Hingga tadi malam, sejumlah pejabat terkait di Ditjen Pajak yang dihubungi Bisnis untuk menanyakan klaim Meneg BUMN tersebut, tidak memberikan respons.

Tiga pejabat Ditjen Pajak yang dihubungi yakni Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, Direktur Pemeriksaan dan Penanganan Pajak Riza Nurkarim, dan Direktur Intelejen dan Penyidikan DJP Pontas Pane.

“Maaf mas, itu bukan domain saya. Kalau untuk tunggakan pajak hubungi Pak Ramram (Ramram Brahmana, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan),” kata Pontas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: