Publikasi Penunggak Pajak Biar Pada Kebakaran Jenggot

detikfinance, 05-Pebruari-2010
Karena banyaknya masalah para penunggak pajak, serta nilai kerugiannya, DPR melalui Komisi XI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja)
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai usaha Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam mempublikasikan daftar para penunggak pajak dapat diacungi jempol.

Pasalnya, melalui publikasi tersebut kalangan DPR dan publik akan mendapat banyak informasi serta melakukan tindakan, selain itu dapat menimbulkan efek jera bagi para pengemplang pajak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Melchias Markus Mekeng kepada detikFinance usai RDP dengan Bank BTN di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis malam (04/02/2010).

“Perlu itu (penunggak pajak) dipublikasikan, jika tidak dipublikasikan kita tidak akan tahu masyarakat juga,” ujar Melchias.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang biasa disapa Melky ini menjelaskan, para penunggak pajak yang akan dipublikasikan tersebut memang wajib pajak yang menunggak dalam jumlah besar dan sudah dipastikan berdasarkan ketentuan Ditjen Pajak bahwa memang wajib pajak tersebut menunggak.

“Itu hal yang wajar-wajar saja dan itu akan berguna agar mereka kebakaran jenggot,” tutur Melchias.

Melky menambahkan, berdasarkan data dari Ditjen Pajak banyaknya penunggak pajak yang dapat merugikan negara hingga Rp 51 triliun ini dikarenakan berbagai hal.

“Beberapa wajib pajak seperti perusahaan ada yang sudah bangkrut, sehingga kesulitan bagi Ditjen Pajak untuk menagihnya, kemudian ada angka yang tidak cocok antara data versi wajib pajak dengan fiskus,” papar Melky.

Namun, wajib pajak juga masih mempunyai berbagai hak jika mereka memang merasa tunggakannya atau kewajibannya sudah dibayar.

“Mereka bisa menggunakan instrumen lain, seperti keberatan, banding dan sebagainya. Itu-kan harus mereka lalui,” ungkap Melky.

Karena banyaknya masalah para penunggak pajak, serta nilai kerugiannya, DPR melalui Komisi XI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja).

“Rencananya tahap pertama Panja tersebut, kita akan rapat dengan Dirjen Pajak, kemudian dari kementrian BUMN sendiri dimana menurut versi Ditjen Pajak masih banyak perusahaan BUMN yang menunggak,” tegasnya.

Kemudian, sambung Melky, DPR akan memanggil beberapa asosiasi terkait seperti Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Seperti diketahui, sejumlah tunggakan pajak timbul akibat pajak berganda bank syariah.

“Setelah itu kemudian baru masuk kepada para wajib pajaknya, nanti kita akan buat seperti semacam kluster-klusternya untuk para wajib pajak,” pungkasnya.

2 Tanggapan

  1. Artikel yang menarik….nulis terus donk🙂
    http://mobil88.wordpress.com

  2. Terima kasih atas commentnya. Kami akan mengupdate terus🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: