Penunggak Pajak Diumumkan, Risiko Bisnis Naik

VivaNews.com, 2 Februari 2010

Potensi meningkatnya risiko bisnis dapat muncul dari persepsi mitra kerja.

VIVAnews – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengkhawatirkan ketidakjelasan informasi seputar perusahaan penunggak pajak yang dibeberkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menambah risiko bisnis terutama untuk sejumlah perusahaan pelat merah.

“Saya setuju penunggak pajak diumumkan, hanya harus jelas status dan jumlahnya,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa 2 Februari 2010.

Said menilai, potensi meningkatnya risiko bisnis tersebut dapat muncul dari persepsi mitra kerja yang selama ini menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah.

Persepsi yang bisa muncul di antaranya soal penerapan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) yang dianggap belum berjalan baik. “Mereka bisa beranggapan, pajak kepada pemerintah saja ditunggak,” ujarnya.

Dia mencontohkan, masuknya PT Pertamina dalam 100 perusahaan penunggak terbesar dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko bisnis perusahaan yang diperkirakan memiliki ukuran bisnis tahun ini Rp 380 triliun.

“Kalau risiko bisnis naik satu persen dari size perusahaan, artinya ada risiko bisnis pada Pertamina sebesar Rp 3,8 triliun,” kata dia.

Kementerian BUMN mengakui, hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak yang diduga terjadi pada perusahaan BUMN.

Komunikasi dianggap penting karena masih adanya perbedaan persepsi terhadap sejumlah ketentuan perpajakan.

Hingga saat ini, kementerian mencatat tiga perusahaan BUMN telah menyelesaikan masalah tunggakan pajak yaitu PT Garuda Indonesia, PT Jamsostek, dan salah satu unit bisnis PT Pertamina. Kendati tidak mau menyebutkan nilainya, ketiga perusahaan tersebut melaporkan telah melunasi tunggakan pajak yang dimaksud Ditjen Pajak.

“Tunggakan pajak itu kan dinamis, wajib pajak yang belum bayar dianggap oleh Ditjen Pajak sebagai tunggakan,” ujarnya.

Di samping perusahaan yang sudah melunasi tunggakan pajak, Kementerian BUMN juga sedang memfasilitasi perbedaan penafsiran pengenaan pajak yang terjadi pada unit syariah perbankan milik pemerintah.

Fasilitas lain diberikan untuk tunggakan pajak yang bersifat tunggakan pajak karena adanya sengketa, perbedaan penafsiran pengenaan pajak, dan penerapan pengenaan pajak yang berbeda.

“Ada juga BUMN yang menunggak pajak, namun telah dicapai kesepakatan dengan Ditjen Pajak bahwa tunggakan tersebut akan dibayar dengan dicicil,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: