Opsi Lain Menggenjot Pajak

Kamis, 06 Agustus 2009 07:44

Tugas berat menanti jajaran Ditjen Pajak dalam kurun waktu lima bulan ke depan. Salah satunya-dan selalu menjadi indikator kebei hasilan ki-nerja-adalah pencapaian penerimaan pajak tahun 2009. Akibat efek dari penurunan ekonomi global, penerimaan pajak turut mengalami perlambatan. Sampai dengan semester I-2009, pajak baru mencapai 48 persen dari target pajak 2009 sehingga mau tak mau jajaran Ditjen Pajak harus mengenjot penerimaan pajak, setidaknya untuk menutupi kekurangan 2 persen tersebut Selain mainstream ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak melalui kegiatan benchmarking, masih ada program lain yang bersifat ad hoc yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen Pajak. Tulisan ini akan menawarkan cara (opsi) lain dalam mengenjot pajak.

Derta Potensial

Persoalan utama dalam mengali potensi pajak adalah ketersediaan data. Selain karena aturan yang belum bersinergi, kebiasaan transaksi dengan kas (cosh) turut mendorong kurangnya data yang diperoleh Ditjen Pajak. Data transaksi perbankan merupakan sumber data potensial dan ampuh dalam menggali pajak. Namun, karena alasan kenyamanan nasabah dan rahasia perbankan, seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah dan/atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, apabila Ditjen Pajak akan meminta data perbankan, pasti akan menjadi polemik nasional.

Untuk saat ini, setidaknya ada dua data yang dapat segera dimanfaatkan, yaitu data penyumbang (donatur) parpol peserta Pemilu 2009 dan data pembeli (investor) Obligasi Ritel Indonesia 2009. Data ini sangatberguna sekab dalam pengalian potensi perpajakan karena dapat segera ditentukan apakah donatur tersebut sudah memiliki NPWP dan apakah dana tersebut sudah dikenakan pajak atau belum.

Tujuan utama dikeluarkannya ORI006 adalah untuk menutupi defisit anggaran. Namun, manfaat lain yang didapat adalah tersedianya data investor ORI006 tersebut Antusiasme investor membeli ORI006 ini sangat fantastis, ditunjukkan oleh adanya permintaan tambahan kuota dari bank penjual ORI006 kepada pemerintah.

Nilai penjualan ORI006 mencapai Rp 4,5 triliun (Senin, 3/8/2009). Dengan mengacu pada aturan pembelian minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 3 milliar, diprediksi jumlah investor mencapai 1.500-902.000 investor Kalau rata rata nilai pembelian Rp 100 juta, jumlah investor diperkirakan mencapai 45.000 investor. Tentunya, investor di sini adalahorang yang memang dapat dikatakan memiliki uang lebih atau tidak perlu diragukan lagi pasti penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hambatan

Hambatan dalam memperoleh data tersebut dapat bersifat politis dan teknis. Bersifat politis karena akan secara tidak langsung melibatkan berbagai kepentingan. Resistensi dari parpol tentunya ada karena akan menganggu kenyamanan dari penyumbangnya.

Efek jangka panjangnya akan muncul keenganan dari penyumbang untuk berpartisipasi pada pemilu berikutnya. Untuk ORI006, apabila data investor dibuka ke Ditjen Pajak, akan berdampak buruk bagi posisi tawar pemerintah selanjutnya. Kepercayaan akan turun, akibatnya investor tidak mau masuk lagi ke obligasi pemerintah walaupun imbal hasil {yield) lebih besar dariperbankan dan pemotongan pajak final lebih kecil dari deposito/tabungan.

Secara teknis, hambatan muncul karena menganggap belum ada aturan yang jelas tentang hal ini. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak mengatur kewajiban ber-NPWP bagi penyumbang parpol. Hanya peraturan KPU yang mewajibkan bagi penyumbang parpol dengan nilai di atas Rp 20 juta wajib mencantumkan NPWP-nya.

Walaupun secara teknis bagi Ditjen Pajak tidak bermasalah apakah mencantumkan NPWP atau tidak asalkan identitas nama dan alamat penyumbang jelas, apabila setelah diteliti belum ber-NPWP Ditjen Pajak secara jabatan dapat memberikan NPWP baru dan menentukan pajak tentangnya.

Ditjen Pajak dapat menggunakan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk men-gakses dan menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa setiap instansi (pemerintah dan swasta), asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Sanksi bagi pihak ketiga yang tidak memenuhi Pasal 35A tersebut nyata disebutkan dalam Pasal 41C yaitu dapat berupa kurungan dan atau denda.

Perlunya SIN

Ketika APBN sangat tergantung kepada penerimaan pajak, sudah sepantasnya pemerintah mendukung penuh setiap usaha menghimpun penerimaan pajak. Secara makro, pencapaian penerimaan pajak juga akan berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan publik. Dukungan yang sangat diperlukan saat ini adalah membentuk Single Identity Number (SIN), yaitu identitastunggal yang dipergunakan setiap warga negara ketika ingin mendapatkan pelayanan publik, termasuk jasa perbankan.

SIN ini akan mencakup identitas kependudukan, SIM, perbankan dan perpajakan. Karena setiap instansi pemerintah/swasta mengeluarkan identitas sendiri dalam memberikan pelayanan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi antar instansi

Koordinasi akan efektif jika ada aturan yang mengakomodasi ego setiap instansi terkait Kemauan pemerintah dapat diwujudkan dalam inisiatif mengeluarkan RUU atau peraturan pemerintah. SIN akan memberikan informasi menyeluruh kepada Ditjen Pajak untuk mengali potensi pajak sehingga penulis yakin penerimaan pajak akan sesuai dengan potensi sebenarnya.
Sumber : Sinar Harapan

%d blogger menyukai ini: