Garuda Bantah Tunggak Pajak

Investor Daily, 1 Februari 2010

JAKARTA, INVESTOR DAILY.

Manajemen PT Garuda Indonesia membantah perseroannya telah menunggak pembayaran pajak. Sebaliknya, maskapai penerbangan tersebut telah membayar pajak sesuai jadwal jatuh tempo, yakni pada 8 Januari 2010.

“Pemberitaan yang menyebutkan bahwa Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tunggakan pajak adalah berdasarkan data Ditjen Pajak per 31 Desember 2009 (sesuai yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada 28 Januari 2010),” kata VP Corporate Communications PT Garuda Indonesia Pujobroto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Investor Daily, Minggu (31/1).

Menurut Pujobroto, selama ini pihaknya memiliki komitmen untuk selalu memenuhi ketentuan dan aturan pajak yang berlaku. Bahkan, Garuda Indonesia   mendapatkan penghargaan Annual Report Award 2008, sehingga perseroan  akan dikecualikan dari pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008.

“Baru baru ini,  Garuda Indonesia juga menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Tangerang, karena Garuda Indonesia selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya,” papar dia.

Tuai Kritik

Di sisi lain, tindakan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo memaparkan nama-nama perusahaan penunggak pajak, menaui kritikan. Hal itu dianggap  sama dengan tindakan mantan Kabareskrim Susno Duadji yang mengungkap data nasabah yang akhirnya menimbulkan risiko perbankan nasional di-black list oleh investor asing.

“Data-data para nasabah tersebut akan keluyuran ke mana-mana dan bisa disalahmanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri dalam acara bertajuk Polemik bersama Trijaya, akhir pekan lalu.
Faisal mengingatkan agar  Dirjen Pajak berhati-hati dalam menangani masalah pengemplang pajak. “Sebagai negara yang beradab, tolonglah,  semuanya ada aturannya dan  serba terukur,” ujar dia.

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi Indef Fadhil Hasan  mengungkapkan, Direktoral Jenderal Pajak seharusnya menelusuri terlebih dulu kasus-kasus perusahaan pengemplang pajak sebelum mengumumkan nama-namanya. Pengumuman, kata dia, dapat dilakukan setelah ada kejelasan.

“Apalagi, kalau terkait BUMN seperti PTPN XI yang disinyalir sebagai pengemplang pajak. Itu bisa menimbulkan persepsi yang buruk dan membuat nama perusahaannya jadi jelek,” papar dia.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR,  Tjiptardjo mengungkapkan, ada 100 penunggak pajak dengan jumlah tunggakan senilai Rp 17,5 triliun. Dari 100 penunggak pajak terdapat 16 perusahaan BUMN antara lain adalah  PT Pertamina, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, PT  Angkasa Pura II, Televisi Republik Indonesia (TVRI), PT Kereta Api Indonesia, Bank BNI, Jakarta Llyoid Kantor Pusat, Semen Tonasa, Perkebunan Nusantara (PT PN) XIV, Pertamina Unit Pembekalan, Jamsostek, Persero Perkebunan, Merpati Nusantara Airlines, Istaka Karya, Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: