Administrasi Ditjen Pajak bermasalah

Bisnis Indonesia, 2 Februari 2010
JAKARTA:
Sistem administrasi data piutang pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang belum berjalan secara real time dinilai menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan tunggakan pajak antara wajib pajak (WP) dan Ditjen Pajak.

Guru Besar Perpajakan FISIP UI Gunadi mengatakan tunggakan pajak hanya bisa terjadi karena surat ketetapan pajak (SKP) tahun-tahun lalu belum dibayar atau surat tagihan pajak (STP) tahun ini belum dibayar atau setoran masa belum dilakukan.

“SKP dapat diajukan keberatan/banding/kasasi, ketika belum diputus biasanya WP merasa belum punya utang pajak. Sementara STP dapat digugat dan ketika belum diputus WP juga belum merasa punya utang,” jelasnya kepada Bisnis kemarin.

Namun, lanjutnya, data kantor pajak biasanya hanya bersifat makro, kurang up to date, dan tidak detail sehingga pada saat WP sudah membayar dan memiliki bukti tetapi belum terekam ke dalam administrasi Ditjen Pajak. “Jadi kantor pajak merasa ada tunggakan tapi WP tidak karena sudah membayarnya.”

Perbedaan data juga bisa terjadi ketika proses banding atau kasasi yang diajukan WP sudah diputus dengan memenangkan gugatan WP. Akan tetapi, salinan putusan tersebut belum sampai ke kantor pajak sehingga administrasinya kurang up to date. “Akibatnya terjadi beda persepsi antara pajak dan WP terjadi.”

Sumber Bisnis di Ditjen Pajak yang mengetahui hal ini membenarkan bila sistem administrasi piutang pajak di Ditjen Pajak saat ini belum berjalan secara real time sehingga data tunggakan pajak bisa berubah-ubah.

“Jadi wajar kalau WP membantah karena data yang disampaikan ke DPR itu kan per 31 Desember 2009, bisa saja dalam hitungan menit bahkan detik data berubah karena WP sudah membayarnya.”

Dia menjelaskan ada time lag antara pembayaran utang pajak yang dilakukan WP di bank persepsi atau kantor pos dengan pencatatan administrasi di Ditjen Pajak. “KPP biasanya melaporkan datanya ke kantor pusat per triwulan. Jadi time lag-nya bisa sampai 3 bulan,” ujarnya.

Dalam siaran persnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Soerjoputro juga menegaskan daftar penunggak pajak bersifat dinamis. Data itu selalu berubah yang disebabkan adanya penetapan pajak yang baru, pembayaran, pemindahbukuan, hasil keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang dikabulkan.

2 Tanggapan

  1. Blog yang luar biasa, artikel yang cukup menarik, maju terus pantang mundur…perang kali..
    http://mobil88.wordpress.com🙂

  2. kayanya emang bermasalah, terbukti dari diumumkannya para penunggak pajak dan ternyata mereka telah melunasinya seperti PT Garuda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: