BIAR CUMA TUKARAN, Pajak Tetap Ada

Sejak awal adanya kehidupan manusia sampai sekarang, praktik tukar menukar (barter masih menjadi satu alternatif dalam mendapatkan atau memperoieh barang atau jasa. Pilihan ini kerap dilakukan oleh rnereka yang karena tidak memiliki dana yang cukup terpaksa melakukan barter guna memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Laiu bagaiman perlakuan pajak terhadap transaksi ini dan bagaimana merefleksikannya dalam pembukuan Wajib Pajak sebab katanya akuntansi umum dan pajak berbeda prinsip pengakuannya?

Pada zaman ketika manusia belum mengenal alat tukar berupa uang, kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) diperoleh dengan cara tukar-menukar dengan barang atau jasa lainnya. Cara tukar-menukar ini sekarang lebih terkenal dengan istilah atau sebutan barter. Misalnya A adalah seorang nelayan dan hanya memiliki ikan. Untuk bisa memperoleh beras sebagai makanan pokok pendamping ikan, A akan mencari orang lain misalnya petani yang memiliki beras dan menukarnya dengan ikan miliknya.

“Pada saat itu, mencari orang yang memang benar-benar membutuhkan barang atau jasa yang kita miliki merupakan kendala tersendiri.

Misalnya si petani tadi mungkin tidak bersedia menukar padi miliknya karena mungkin sedang tidak ingin makan ikan. Sehingga si nelayan terpaksa harus mencari petani lain yang bersedia untuk menukarnya dengan ikan miliknya,” ujar seorang dosen bidang studi sosiologi di salah satu universitas swasta di Jakarta.

Oleh karena itulah, kata dosen yang tidak ingin disebutkan identitasnya tadi, dalam perkembangannya kemudian umat manusia menciptakan alat tukar yang bernama uang. Dengan alat tukar ini maka kendala seperti yang dialami oleh nelayan tadi dapat dieliminasi.

Namun demikian, dosen berstatus ibu rumah tangga yang sekarang memiliki dua orang anak tersebut mengatakan bahwa meskipun alat tukar berupa uang telah tercipta, tetapi sampai sekarang pun praktik tukar-menukar atau barter ini masih sering dipraktikkan. Salah satu contohnya, kata dosen tersebut adalah saat pemerintah Indonesia memutuskan untuk menukar pesawat terbang produksi PT Nurtanio (sekarang Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN, red) dengan beras ketan dari Thailand.

Banyak Alasannya

Dalam praktik bisnis dan perdagangan umum pun, memang harus diakui bahwa barter masih menjadi salah satu jenis transaksi alternatif yang kerap dipilih oleh pengusaha. Menurut seorang konsultan manajemen di daerah Tangerang, banyak alasan yang menyebabkan pengusaha memilih untuk menggunakan barter sebagai transaksi pilihannya.

“Tidak melulu karena alasan kesulitan dana likuid, Iho. Tetapi bisa juga karena hal atau pertimbangan lain. Contohnya tukar guling tanah milik Pemda DKI di daerah Jakarta Selatan yang dijadikan gedung supermarket Goro oleh pengusaha Tommy Soeharto. Di sini alasan Tommy melakukan tukar guling dengan Pemda DKI karena letak tanah yang diinginkan Tommy itu sangat strategis,” kata konsultan manajemen tersebut.

Contoh lain lagi, katanya yang belum lama juga terjadi adalah barter atau tukar guling antara gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 56 di Melawai Blok M Jakarta Selatan dengan tanah milik pengusaha Abdul Latif di daerah jeruk Purut yang juga masih di daerah Jakarta Selatan. Di sini, kata konsultan manajemen tadi juga karena alasan letak tanah yang diinginkan pengusaha Pasaraya Sarinah tersebut sangat strategis.

Mengenai apa-apa saja yang dapat dipertukarkan, kedua narasumber yang dihubungi secara terpisah di kantornya masing-masing tersebut sama menyatakan bahwa pada dasarnya barter dapat dilakukan baik antara barang dengan barang lain, atau barang dengan jasa dan bahkan barter antar sesama jasa.

“Barter yang dilakukan oleh pengusaha Abdul Latif tadi misalnya, terjadi antara barang dengan barang yaitu tanah berikut gedung sekolah SMPN 56 dengan tanah dan gedung milik pengusaha Abdul Latif di Jeruk Purut,” kata konsultan manajemen tersebut.

Sementara contoh barter antara barang dengan jasa misalnya, menurut konsultan manajemen tadi adalah transaksi yang belum lama ini dilakukan oleh firmanya. Beberapa bulan lalu kata dia ada kliennya yang bersedia menyerahkan atau menukar beberapa unit komputer dan perlengkapannya sebagai ganti imbalan jasa kon-sultasi manajemen yang dilakukan oleh firmanya.

Pajak Ikut Nimbrung

Berkaitan dengan transaksi ini, apapun alasan dan jenis barangnya, ternyata barter di zaman dahulu dengan barter pada masa sekarang memiliki aspek-aspek lain yang berbeda. Salah satunya adalah aspek perpajakan yang pada zaman dahulu tidak pernah ada. Pada masa sekarang ini, menurut penuturan Muhammad Bayu Firdaus dalam transaksi barter pun baik itu antara barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa, aspek pajak kemungkinan besar akan muncul.

Ketika ditanya apa saja pajak-pajak yang akan muncul terkait dengan transaksi barter ini, Muhammad Bayu Firdaus mengatakan bahwa banyak sekali aspek pajak yang akan muncul. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Withholding Tax, sampai kepada Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan PPh Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan (PPHTB) jika ba¬rang yang dibarter adalah tanah dan atau bangunan.

“Jenis pajak yang akan muncul dalam transaksi barter ini beragam dan sangat tergantung pada jenis barang dan jasa yang dipertukarkan,” kata lelaki yang lebih akrab disapa Bayu ini. Selain itu Bayu juga mengatakan bahwa aspek pajak tersebut tetap akan muncul meskipun pada kenyataannya tidak ada cash in atau cash out flow pada diri masing-masing pihak yang melakukan barter.

Barter Secara Akuntansi

Berbicara soal barter, Bayu yang pada saat dihubungi melalui telepon kantornya mengaku sedang tidak enak badan ini mengatakan, bahwa pada dasarnya barter terjadi antara dua jenis barang yang memiliki harga atau nilai yang sama. Nilai yang harus dipergunakan menurut prinsip akuntansi umum, kata Bayu adalah nilai atau harga pasar masing-masing barang atau jasa yang paling reasonable atau yang paling mendekati. Namun demikian, Bayu mengatakan bahwa akuntansi umum juga tidak melarang penentuan harga barter berdasarkan kesepakatan kedua pihak asalkan reasonable.

“Nah karena harga barang yang akan dipertukarkan sudah disepakati bersama, maka dalam praktiknya jarang terjadi untung-rugi akibat transaksi barter ini. Selain itu, kalaupun misalnya harga barang atau jasa yang akan dibarter berbeda, maka biasanya pemilik barang atau jasa yang harganya lebih rendah diminta untuk menutupinya dengan tambahan uang atau barang dan jasa lain-nya,” papar Bayu panjang lebar. Dan sepanjang tambahan uang atau aktiva tersebut tidak lebih atau kurang dari selisihnya, maka secara akuntansi kata Bayu tidak akan muncul laba atau rugi.

Bayu yang pernah menempati posisi accounting manager di sebuah perusahaan swasta nasional di Jakarta Selatan ini mengatakan bahwa secara akuntansi laba rugi baru akan muncul apabila nilai barang atau jasa yang diterima sesuai kesepatakan kontrak barter berbeda dengan nilai barang atau jasa yang harus diserahkan. Selain itu, pemilik barang atau jasa yang lebih rendah tidak diwajibkan menyerahkan tambahan uang atau barang dan jasa lainya atau diwajibkan menyerahkan tambahan uang atau barang lain yang nilainya berbeda dengan selisih nilai kedua barang yang di-barter.

“Yang saya maksud dengan nilai barang yang dimiliki dalam hal ini adalah nilai buku aktiva atau harga jual barang atau jasa,” cetus Bayu.

Untuk menjelaskan kondisi tersebut, Bayu kernudian memberikan ilustrasi contoh kasus berikut (lihat Contoh l).

Barter Secara Pajak

Berbeda dengan prinsip akuntansi secara umum, pajak menurut penuturan Ahmad Fauzi, seorang konsultan pajak di daerah Jakarta Timur, menganut prinsip bahwa harga perolehan barang dan atau jasa dalam transaksi barter harus dinilai menurut harga pasar wajar. Ketentuan ini kata Fauzi demikian pria asli Betawi ini kerap disapa, ada dalam Pasal 10 ayat (2) UU PPh (UU No. 10/1994, red).

Lebih lanjut Fauzi mengatakan bahwa dengan menggunakan nilai atau harga pasar wajar, maka hal itu sudah pasti akan menimbulkan untung rugi bagi kedua pihak yang melakukan barter. Besarnya laba atau rugi tersebut hampir mirip dengan penentuan menurut akuntansi umum yaitu sebesar selisih harga pasar wajar barang yang diterima dengan nilai buku dari barang yang diserahkan. Jika yang diserahkan (di-barter) ternyata barang dagangan (inventory), maka laba rugi dihitung dari selisih harga pasar barang yang diterima dengan harga jual barang da-gangan yang diserahkan.

“Jadi kalau di akuntansi umum kemunculan laba rugi barter sifatnya sangat relatif, maka secara pajak sebaliknya. Artinya laba rugi pasti muncul, kecuali jika harga pasar wajar barang yang di-barter sama persis dengan nilai buku atau harga jual barang itu sendiri,” cetus Fauzi seraya menambahkan bahwa karena perbedaan prinsip yang dipegang oleh akuntansi umum dan pajak tadi kerap terjadi kondisi di mana secara akuntansi umum menderita rugi, namun secara pajak malah laba atau untung (lihat contoh kasus yang diberikan Fauzi dalam Contoh 2)

Contoh Kasus 1

(Jurnal Akuntansi Komersial):

PT A memiliki kendaraan box dengan nilai buku Rp 40.000.000,- (perolehan Rp 100.000.000,- dan telah disusutkan sebesar Rp 60.000.000,-). Kendaraan tersebut akan ditukarkan dengan kendaraan milik PT B yang mempunyai nilai buku Rp 45.000.000,-(harga perolehan Rp 110.000.000,- dan telah disusutkan Rp 65.000.000,-).

• Kondisi 1: Jika dalam kontrak, nilai yang disepakati dalam kontrak barter adalah nilai kendaraan PTB (senilai Rp 45.000.000,-), dan PT A tidak diwajibkan untuk menambah kekurangan tersebut (Rp 5.000.000,-), maka jurnalnya adalah:

Jurnal yang dibuat oleh PT A sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT B) 40.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan (lama) 60.000.000,-

Aktiva Kendaraan (lama) 100.000.000,-

Sementara jurnal yang dibuat oleh PT B sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT A) 45.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan (lama) 65.000.000,-

Aktiva Kendaraan (lama) 110.000.000,-

• Kondisi 2: Jika dalam kontrak barter kendaraan tersebut PT A diwajibkan menambah uang tunai (sebesar Rp 5.000.000,-sebagai tambahan atas kekurangannya), maka jurnalnya adalah:

Jurnal yang dibuat oleh PT A sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT B) 45.000.000,- –

Akumulasi Penyusutan Kendaraan 60.000.000,- –

Aktiva Kendaraan – 100.000.000

Kas 5.000.000

Sementara jurnal yang dibuat oleh PT B sebagai berikut:

Kas 5.000.000,-

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT A) 40.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan (lama) 65.000.000,-

Kendaraan (lama) 110.000.000,-

Contoh Kasus 2

(Jurnal Akuntansi Pajak):

Jika dalam Kondisi 1 contoh kasus sebelumnya nilai atau harga pasar wajar kedua kendaraan Rp 50.000.000,- maka baik PT A maupun PT B secara pajak dianggap telah menerima atau memperoleh laba transaksi barter.

• Laba PT A adalah sebesar Rp 10.000.000,- (selisih nilai buku Rp 40.000.000,- dengan harga pasar wajar kendaraan Rp50.000.000,-)Jurnal yang (seharusnya) dibuat oleh PT A sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT B) 50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan 60.000.000,-

Keuntungan Barter – 10.000.000,-

Aktiva Kendaraan – 100.000.000,-

• Laba PT B adalah sebesar Rp 5.000.000,- (selisih nilai buku dengan Rp 45.000.000,- dengan harga pasar kendaraan sebesar Rp 50.000.000,-)Jurnal yang (seharusnya) dibuat oleh PT B sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan 50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan (lama) 65.000.000,-

Keuntungan Barter – 5.000.000,-

Kendaraan (lama) – 110.000.000,-

Laba Rugi Barter Objek PPh

Menurut penjelasan Fauzi saat dihubungi melalui telepon kantornya beberapa waktu lalu, laba yang muncul akibat transaksi barter tersebut secara pajak merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh. Penghasilan tersebut wajib dilaporkan dan dihitung PPh terutangnya dalam SPT Tahunan PPh yang bersangkutan. Sedangkan pka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut pada prinsipnya dapat dibiayakan di dalam SPT Tahunan PPh Badan.

“Tapi perlu diingat Iho yaa, bahwa kerugian akibat barter ini hanya boleh dibebankan jika barang yang di-barter tersebut sebelumnya dipergunakan untuk kegiatan 3M penghasilan yang menjadi objek PPh dan tidak dikenai PPh Final. Jadi misalnya barang yang dibarter sebelumnya dipergunakan dalam kegiatan usaha sewa tanah dan bangunan misalnya, maka kerugiannya tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan karena sewa tanah dan bangunan sudah dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2),” jelas Fauzi panjang lebar.

Berkaitan dengan penggunaan harga pasar wajar, Fauzi mengatakan bahwa penentuannya kadang rumit, terutama jika harga pasar barang tidak diketahui dengan pasti. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Bayu yang menambahkan bahwa meskipun harga pasar wajar diketahui, hal itu tidak menjamin penetapan harga menjadi lebih mudah.

“Masalahnya adalah pada penentuan harga pasar wajar yang mana yang akan dipakai? Kalo menurut prinsip akuntansi, harga pasar wajar yang dipergunakan adalah yang paling reasonable atau paling mendekati. Sementara peraturan pajak tidak bilang begitu, hanya menegaskan bahwa yang dipergunakan adalah harga pasar wajar,” jelas Bayu.

Waspadai PPN dan PPn BM

Menyinggung soal ada tidaknya aspek PPN dan PPn BM dalam transaksi barter, Fauzi mengatakan bahwa aspek ini baru akan muncul jika barang atau jasa yang di-barter adalah barang dan jasa yang menurut ketentuan UU PPN (UU No. 8/1983 stdtd UU No. 18/2000) dikenai PPN dan PPn BM (Barang Kena Pajak/BKP, Jasa Kena Pajak/ JKP atau BKP yang tergolong mewah, red).

Menurut Fauzi, jika BKP yang di-barter adalah barang dagangan (inventory), maka pengenaan PPN-nya mengacu kepada Pasal 4 huruf a UU PPN. Sedangkan jika barang tadi bukan barang dagangan, melainkan aktiva atau harta lainnya, maka pengenaan PPN-nya mengacu kepada ketentuan Pasal 16D UU PPN. Khusus untuk PPn BM, Fauzi menjelaskan bahwa PPn BM baru akan muncul apabila BKP yang di- barter merupakan BKP tergolong mewah dan barter dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP mewah tersebut.

“Jadi misalkan kendaraan yang di-barter oleh PT A ke PT B tadi adalah kendaraan yang ditetapkan sebagai BKP tergolong mewah gitu yaa, maka barter kendaraan tersebut baru akan terutang PPn BM jika PT A adalah produsen atau pengusaha yang menghasilkan atau sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek, red.) yang merakit kendaraan jenis tersebut. Nah karena PT A bukan produsen atau perakit kendaraan dan kendaraan itu juga kendaraan bekas, maka tidak ada PPn BM yang terutang dalam kasus ini,” papar Fauzi panjang lebar.

Berkaitan dengan contoh kasus yang diberikan oleh Bayu sebelumnya, Fauzi mengatakan bahwa atas penyerahan komputer dari PT B kepada PT A terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a UU PPN. Sedangkan penyerahan kendaraan dari PT A kepada PT B dapat terutang PPN apabila memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 16D UU PPN.

Dengan demikian, menurut Fauzi kedua pihak harus sama-sama membuat Faktur Pajak untuk transaksi barter tersebut dan jurnal atas transaksi barter antara PT A dan PT B (sesuai Kondisi 1) menjadi sebagai berikut:

Jurnal yang (seharusnya) dibuat oleh PT A sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT A) 50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan 60.000.000,-

Pajak Masukan 5.000.000,-

Pajak Keluaran (10% x Rp 50.000.000,00) 5.000.000,-

Keuntungan Barter 10.000.000,-

Aktiva Kendaraan (lama) 100.000.000,-

Jurnal yang (seharusnya) dibuat oleh PT B sebagai berikut:

Aktiva Kendaraan (baru/dari PT A) 50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan (lama) 65.000.000,-

Pajak Masukan 5.000.000,-

Pajak Keluaran (10%x Rp 50.000.000,00) 5.000.000,-

Keuntungan Barter 5.000.000,-

Aktiva Kendaraan (lama) 110.000.000,-

Withholding Tax dalam Barter

Ketika ditanya soal aspek pajak apa lagi yang mungkin timbul dalam sebuah transaksi barter, seorang sumber di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta mengatakan bahwa selain kedua aspek pajak tadi (PPh dan PPN/PPn BM, red.) masih ada aspek pajak lainnya yang mungkin timbul. Salah satunya adalah aspek pemotongan atau pemungutan PPh (withholding tax).

“Dalam sebuah transaksi barter yang selain melibatkan penyerahan barang juga melibatkan penyerahan jasa, maka masing-masing pihak harus memperhatikan kemungkinan adanya aspek withholding tax,” ujar sumbet yang tidak mau disebutkan jati dirinya tersebut.

Mengacu kepada contoh kasus sebelumnya, sumber di KPP tersebut mengilustrasikan andaikata PT B tidak menyerahkan komputer melainkan memberikan jasa perbaikan atau service komputer kepada PT A dan sebagai imbalannya PT A menyerahkan sebuah kendaraan bekas tersebut.

Dalam hal ini, sumber di KPP mengatakan bahwa dalam transaksi barter tersebut terdapat aspek withholding tax, yaitu imbalan jasa perbaikan atau service. Imbalan jasa perbaikan komputer (atau peralatan), kata sumbei tadi merupakan salah satu objek withholding tax sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/ PJ./2002.

“Jadi untuk imbalan jasa service komputer tadi, PT A harus memotong PPh Pasal 23 sebesar enam persen daii nilai jasa yaitu sebesar nilai barter mobil itu senditi,” lanjut sumber di KPP tersebut seraya menambahkan PT B pun harus memungut PPN atas jasa service karena itu merupakan JKP. PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut oleh PT A selanjutnya dicatat dalam jurnal pada sisi sebelah kredit dengan nama akun semisal akun UtangPPh Pasal 23. sementara bagi PT B, apabila telah mendapatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dicatat pada sisi debit dengan nama akun seperti Vang Muka PPh Pasal 23.

BPHTB dan PPHTB

Aspek pajak lainnya yang tidak kalah penting untuk diketahui dan diwaspadai oleh kedua pihak yang melakukan barter adalah PPHTB dan BPHTB. Menurut penjelasan Fauzi, kedua aspek pajak ini akan muncul jika salah satu barang atau aktiva yang dipertukarkan adalah tanah dan atau bangunan.

“Sebab menurut UU BPHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan karena tukar-menukar merupakan salah satu objek pengenaan BPHTB,” cetus Fauzi. UU yang dimaksud Fauzi adalah UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan stdtd UU No. 20/2000 dan pa-sal yang menegaskan hal itu adalah Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2.

Oleh karena itu, cetus Fauzi pihak yang menerima hak atas tanah wajib membayar BPHTB sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yaitu sebesar nilai pasar tanah dan bangunan yang diterima. NPOP yang dipergu-nakan adalah nilai sesuai kontrak barter atau NJOP PBB mana yang tertinggi. BPHTB yang dibayar, lanjut Fauzi merupakan biaya perolehan tanah dan bangunan dan dapat dibiayakan melalui penyusutan bangunan (termasuk dalam harga perolehan bangunan).

Di sisi lain, masih menurut penjelasan Fauzi, pihak yang menyerahkan tanah dan bangunan terutang PPHTB yaitu sebesar 5% dari harga peralihan. Harga peralihan yang dipergunakan adalah harga yang tercantum dalam kontrak barter. Namun sama seperti PPHTB, jika harga yang tercantum dalam kontrak barter lebih rendah dari NJOP PBB, maka PPHTB terutang dihitung 5% dari NJOP PBB.

Pentingnya Kontrak/Perjanjian

Berkaitan dengan transaksi tukar-menukar barang atau barter ini, Fauzi mengatakan bahwa dalam praktik barter kerap dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak jarang kata Fauzi kedua pihak malah mengabaikan perbedaan harga pasar wajar padahal dalam menghitung pajak-pajaknya harga inilah yang akan dipergunakan oleh fiskus saat pemeriksaan pajak dilakukan.

Selain mengabaikan aspek pajaknya, kerap terjadi pula kontrak yang sama sekali tidak menyinggung soal siapa yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut. Hal inilah yang menurut Fauzi kerap menimbulkan masalah terutama saat menghadapi fiskus dalam pemeriksaan pajak.
“Oleh karena itu, saya tuh tidak bosan-bosannya mewanti-wanti kepada para klien kami untuk membuat klausul perpajakan dalam kontrak sedetil mungkin. Kontrak atau perjanjian apapun itu,” kata Fauzi. Sebab dengan adanya kontrak, kata Fauzi, paling tidak Wajib Pajak memiliki dasar dan argumentasi yang cukup saat menghadapi fiskus dalam pemeriksaan ■ ( Indonesian Tax Review Digest Volume III / Nomor 03 /2006 )
Last Updated ( Friday, 06 March 2009 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: